PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN

Muchamad Zaenuri

Abstract


Abstract: The study was conducted to determine the problems of poverty in a region through the careful identification and mapping of the distribution of pockets of poverty. This research uses descriptive method, to describe comprehensively about an object is observed. The use of survey techniques and analysis of quantitative and qualitative indicators based on the selected expected to obtain the maximum results in the form of identification of the districts into the pockets of poverty. The results of this study show the following: First, the majority of districts in Jayawijaya district is still in the category of severe pockets of poverty (70.3 percent) and the category was 27 per cent, while for the category "instead of pockets of poverty" only one district, namely in Wamena which also became the capital of Jayawijaya district. Secondly, there was a sharp economic disparity among districts with the category not included districts with pockets of poverty and severe poverty category. Third, most of the districts are geographically rugged region included in the category of severe poverty pockets.


Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan kemiskinan di suatu daerah melalui identifikasi dan pemetaan yang cermat terhadap sebaran kantong-kantong kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai obyek yang diteliti. Penggunaan teknik survei dan analisis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan mendasarkan pada indikator-indikator terpilih diharapkan akan diperoleh hasil yang maksimal berupa teridentifikasinya distrik-distrik yang menjadi kantong kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: Pertama, sebagian besar distrik di kabupaten Jayawijaya masih dalam kategori kantong kemiskinan berat (70,3 persen) dan yang berkategori sedang ada 27 persen, sedangkan untuk yang berkategori “bukan kantong kemiskinan” hanya satu distrik, yaitu di Wamena yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten Jayawijaya. Kedua, ada kesenjangan ekonomi yang cukup tajam antara distrik dengan kategori bukan kantong kemiskinan dan distrik dengan kategori kemiskinan berat. Ketiga, sebagian besar distrik yang wilayahnya secara geografis bertebing termasuk dalam kategori kantong kemiskinan berat.



Keywords


distribution of poverty; pockets of poverty; economic disparity; the causes of poverty

References


Haris, Abdul. 2007. Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Daerah Hutan Kabupaten Probolinggo. Jurnal Aflikasi Manajemen. Vol. 5 No. 1, April. Probolinggo: UPM.

Lastario, Arie. 1989. Analisis Perbandingan Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan,Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan. Jakarta: Nusantara.

BKKBN. 2009. Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2009. Jakarta: BKKBN.

Badan Pusat Statistik. 2009. Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2010. Distrik dalam Angka. Kabupaten Jayawijaya: BPS.

Nugroho, Gunarso Dwi. 2006. Modul Globalisasi. Banyumas: CV. Cahaya Pustaka.

M. Nuh. Nasir, Saicrudin, dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-faktor Kemiskinan dalam Rumah Tangga. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No.4,. Agustus, 2008. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Mulyo, Sumedi Andono. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Sajogyo. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sholeh, Maimun. 2010. Kemiskinan dan Beberapa Strategi Penanggulangannya. Yogyakarta: FISE UNY.

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.




DOI: http://dx.doi.org/10.18196/jesp.12.1.1293

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Lab. Ekonomi Pembangunan Gedung E2 Lantai 2, FEB UMY
Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Email: jesp@umy.ac.id. Tel: (0274) 387656 ext.184. Fax: (0274) 387646. WA: +62 82327 810 910
JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan is licensed under an International License.