Evaluasi Penerapan PP No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemrintahan Berbasis Akrual: Studi Kasus di Pemda Nganjuk
Main Article Content
Abstract
The purpose of this research was to determine the suitability of the accrual basis implementation on Governmental Accounting Standards in Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 at Nganjuk Regency’s Financial Statements year 2013. This research related with Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Department of Revenue, Finance and Asset Management). Research proves that Nganjuk Regency’s Financial Statements not yet fully implementing the PP 71/2010. Nganjuk Regency’s financial statements still apply Enclosure II of PP 71/2010 that is cash toward accrual basis. This is due to the application of PP 71/2010 accrual basis (Enclosure I of PP 71/010) are required to be implemented in fiscal year 2015.
Article Details
License
Journal of Accounting and Investment is licensed under Creative Commons Attribution Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Jakarta : Erlangga
Bastian, I dan Soepriyanto, 2003. Sistem Akuntasni Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat
Berita Wapres. 2014. Opini WTP Bukan Tujuan Akhir : Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, http://www.wapresri.go.id/index/preview/berita/24468. 21/11/2014 2:32PM
Halim, A. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi 3, Jakarta: Salmba Empat
Hoesada, J. 2014. Ramalan 2014, http://www.ksap.org/sap/ramalan-2014. Accessed: 22/10/2014 7:03 AM
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2012. Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat
Permana, Irfan. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas, Unikom
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 : Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Teantang Keuangan Negara
Sugiarto dan Bagjana. 2013. Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Rangka Membangun Akuntabilitas, Transparansi dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntansi, 5 (1), 23-35.
Sukadi. 2013. Direktur dan Bendahara RSUD Nganjuk Tersangka, http://anjukzone.com/index.php/hukum/1325-direktur-dan-bendahara-rsud-nganjuk-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-proyek-pengadaan-barang-farmasi-habis-pakai-dana-apbd-2012-rp-12-8-miliar. Accessed: 4/11/2014 11:25 AM
Susilawati dan Riana. 2014. Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Studi and Accounting Research, 11 (1) 1693-4482
Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 1 (1), 1-18.