Analisis terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah
Keywords:
Incumbent, Non-Incumbent, Local General Election, Grant Spending, Social Assistance Spending, Financial Assistance Spending, Local IncomeAbstract
The purpose of this research to proves whether there is the use of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending by incumbent in Local General Election. This research is also to test effectiveness enhancement of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending through the influence the three spending sources to local income enhancement in region of incumbent that conducted Local General Election 2011. The population of this research are both the province and regencies that conduct Local General Election 2011 with observation period 2009 until 2011. After purposived sampling, the result were get 62 region that conducted Local General Election consists of 37 region of incumbent area and 25 region of nonincumbent. The result of the analysis using SPSS shows that there is enhancement of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending between before Local General Election and at the time of Local General Election in the region of incumbent in 2011. The results of the research that shows the enhancement proves that there is possibility of the use the three sources of spending in the Local General Election by incumbent for his political interest.
References
Abdullah, S., dan J. A. Asmara. 2006. “Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah” Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
Aribarata. 2010. “Sejarah PemiluKaDa” http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/sejarah-pemilukada.html. 26 November 2010,
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. “Sistem Administrasi Keuangan Daerah I”. Diklat Pembentukan Auditor Terampil.
Departemen dalam Negeri. 2005. Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2005 Pasal 110 ayat (3) tentang periode jabatan Kepala Daerah.
Departemen Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD.
Departemen Dalam Negeri. 2009. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010,
Dewan Perwakilan Rakyat. 2007. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaran pemilihan umum.
Diktat Pengantar Statistik. 2008. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pendapatan Asli Daerah.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2010, “Daftar APBD Tahun 2009”. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2010, “Daftar APBD Tahun 2010”. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2010. “Daftar APBD Tahun 2011”. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004, “Oportunisme”,http://www.wikipedia.org. diunduh pada 31 Maret 2012.
Febrian, R. A. 2011. “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah”, Universitas Jendral Soedirman,Purwokerto.
Kabo, M. 2011. “Teori Sinyal”, http://www.kabo.blogspot.com. diunduh pada 4 Januari 2012.
Kementrian Dalam Negeri. 2011. “Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur”. http://www.depdagri.go.id/ diunduh pada 12 Agustus 2011.
Kementrian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
Kementrian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) “226 Daerah Akan Menyelenggarakan Pilkada dalam Tahun 2005” www.kpu.go.id. 4 Januari 2012.
Komisi Pemilihan Umum. 2011. “Daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan Menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2011” www.kpu.go.id. diunduh pada 12 Agustus 2011.
Panggabean, H. E. 2009. “Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba, Samosir” Universitas Sumatera Utara, Medan.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Priyatno, D. 2010. “Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian”, Yogyakarta: Gava Media.
Pusdatinkomtel Kementrian Dalam Negeri. 2010. “Daftar Alamat Situs Web Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia”. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Siagian, P. A. 2009. Flypaper Effect pada PAD dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota diProvinsi Sumatra Utara, Skrpsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
Subaweh, I. 2008. “Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah” Gagaring Panggulung.
Ritonga, I. T. dan M. I. Alam. 2010. “Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilukada (Pemilukada)” Simposium Nasional Akuntansi 13, Purwokerto.
Yuwani, I. I. 2011. “Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent dan Daerah Non Incumbent Sebelum dan Pada Saat Pemilukada Berlangsung” Universitas Diponegoro, Semarang.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
License
Journal of Accounting and Investment is licensed under Creative Commons Attribution Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
