Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak

Main Article Content

Antariksa Budileksmana

Abstract

The role of taxation in financing the development of the country, as reflected in the State Budget (APBN) - today are becoming increasingly important. Under the self-assessment system, taxpayers are given full credence to calculate, pay and report tax obligations. As a logical consequence of such a system, the Directorate General of Taxation to make efforts to meet the expectations of the increasing role of taxes. One of them is the enforcement of the law (law enforcement) through the implementation of tax inspection, so that the process and the implementation of the system remain on the rules. With the Tax Examination will ensure compliance fulfillment of tax obligations in order to improve taxpayer compliance. The examination will be done to continue to improve the quality of examination and the examiners were there, along with the improvement of the applicable regulations. Of the taxpayer's own prosecuted and positive role that the inspection can be done effectively. With the tax audit allows obtaining feedback to improve understanding of the correct application of tax laws, which in turn will increase awareness to meet their tax obligations.


 

 

 

Article Details

How to Cite
Budileksmana, A. (2015). Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Accounting and Investment, 2(1), 56–74. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/595
Section
Articles

References

__________. 2000. Atasi Pegawai Pajak Nakal, Ditjen Pajak Gelar Fit & Proper Test, www.detik.com, 24 September.

Chaizi Nasucha, dkk. 1999. Solusi Perpajakan Terlengkap, Jakarta : Kerjasama Majalah Berita Pajak dengan ISEI Komisariat Direktorat Jenderal Pajak.

Gunadi, 1999, Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak, Jakarta : Abdi Tandur.

Ikatan Akuntan Indonesia. 1999. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia. 1999. Standar Profesional Akuntan Publik, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

__________. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 625/KMK.04/1994 mengenai Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak.

__________. 2000. Lima Undang-Undang Perpajakan, Jakarta : Ibnu Tandur.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. 1998. Auditing, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

__________. 200. Pajak Jadi Penyelamat APBN, Bisnis Indonesia, 7 Maret.

Pardiat. 2000. Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan, Jakarta : Widyaiswara Pusdiklat Perpajakan.

__________. 1994. Petunjuk Teknis Pemeriksaan PPh, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.

__________. 2000. RAPBN 2001 Berubah Total, Kompas, 2 Desember.

__________. 1999. Silabus Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Pemeriksaan Pajak, dan Nota Penghitungan Pajak, Jakarta : Direktorat Pemeriksaan Pajak.

__________. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 03/PJ.7/1999 mengenai Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1999.

__________. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 06/PJ.7/1999 mengenai Perlakuan dan Pendekatan Pemeriksaan terhadap Golongan Wajib Pajak, serta Penerapan Teknik Sampling dalam Pemeriksaan Pajak.

Tunas Hariyulianto. 1996. Pajak Penghasilan Indonesia, Jakarta : CV. Eko Jaya.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.