Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu tindak pidana yang sangkat kompleks sehingga sulit untuk diberantas di dunia ini. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidananya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulannya dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tahun 2018 berjumlah 1 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 3 kasus. Perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 296 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pasal 2 dan atau Pasal 12 Undang-Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP Tentang Mucikari dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun