Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Yoga Andriyan

Abstract


Penyerapan anggaran pada tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Magelang kurang optimal menyebabkan percepatan pembagunan infrastruktur maupun suprastruktur menjadi lambat. Perumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik yakni proses pengelolaan keuangan di BPPKAD Kabupaten Magelang mencakup 10 indikator dalam pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan (probity), transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, dan informasi. Namun dalam proses menentukan rumusan anggaran karena tim peneliti kurang mengkaji mendalam terhadap masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran kurang terserap dengan optimal. BPPKAD kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang.


Full Text:

PDF

References


Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin. (2004). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Halim, Abdul (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN.

Mardiasmo (2002). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.




DOI: https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12847

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office: 

Master of Government Affairs and Administration, Postgraduate Building 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Phone: +62 274 387 656 (ext: 173)

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.