RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA BERAP, DISTRIK NIMBOKRANG, KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022
DOI:
https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.14891Keywords:
Pemerintahan, Kampung Wisata, Kampung Wisata Berap.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2022.Teori governance dan communty development digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa data.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tahapan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Berap pada tahun 2022 adalah Bentuk relasi pemerintah, swasta dan masyarakat output dan outcome yang dihasilkan dari relasi tersebut berupa perbaikan ekonomi, sosial bahkan politik dengan dikembangkannya Kampung Berap sebagai kampung wisata output yang telah dihasilkan adalah fasilitas-fasilitas pondok di objek wisata Kalibiru, untuk sampai pada outcome yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Kampung Berap Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata belum terlaksanakan dengan baik karena 2 faktor pertama objek wisata belum dikelola oleh pihak yang tepat dan kedua masyarakat masih sangat tertutup dan tidak percaya dengan pihak pemerintah maupun swasta.References
Alfiah, S. (2019). Manajemen Pengelolahan Desa Wisata Pada Desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Padam Curug Paok Dan Bukti Pasir Jaka). Jurnal Abdi Masyarakat, 24.
Brahmanto, E. (2017). Strategi Pengembangan Kampung Batu Malakasari Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus. Jurnal Media Wisata, Volume 15,.
Choresyo, B. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dago Pojok. Jurnal Unpat, Volumen 4.
Dewi, Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Sudi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmia Dinamika Sosial, Volume 3 N.
Eko, S. (2021). Goverment Making: Membuat Uang Ilmu Pemerintahan. Governabilitas, Volume 2 N.
Firdaus, E. (2021). Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil.
Habibah, U. (2021). Relasi Aktor Governance Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, Volume 10.
Hendriayana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Pariwisata, Volume 6 N.
Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyrakat Lokal. Jurnal Pariwisata, Volume 3 N.
Hery, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pariwisata Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jailuwih Tabanan, Bali. Kawistara, Volume 3 N.
Kurnia, R. (2018). Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa : Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) Untuk Menciptakan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi. Journal Of Politic And Government Studies, 1–15.
Mabel, R. (2022). No TitlePotensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif. Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira), Volume 2 N.
Mangiri, D. (2020). Dampak Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Wisata Danau Sentasi Di Kabupaten Jayapura. Journal Of Regional And Rural Development Planning, 31–43.
Matheus Supriyanto Rumetna dan Tirsa Ninia Lina. (2020). Sistem Informasi Kampung Wisata Arborek dengan Metode Waterfall. Information System For Educators And Profesissionals, Vol. 5, No.
Muhamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasi Erhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali. Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 23.
Noho, Y. (2014). Kapasitas Pengelolahan Desa Wisata Religius Bongo Kabupaten Gorontalo. Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 6 N.
Nyoman, I. (2017). Kajian Penyususn Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Analisis Pariwisata, Volume 17.
Pujiningrum, I. (2018). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Tablanusu. JUMPA, Volume 05,.
Riesti Triyanti, Umi Muawanah, Nedah Kurniasari, P. A. S. dan F. (2020). Potensi Pemgembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif Di Kampung Malaumkarta, Papua Barat. J. Sosek KP, Vol. 15 No. 1 Juni 2020: 93-105.
Saputra, D. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat . Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 13,.
Setiabudi, D. (2015). Pelaksanaan Good Public Governance Pada Lembaga Negara Dalam Kajian Politik. Jurnal Ilmu Dan Budaya, Volume 39.
Setiawan, T. (2018). Dilema Public Sosial Private Partneship (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik. Journal Of Public Adminisration And Local Governance, Volume 2 N.
Subhan, A. (2015). Jejaring Kebijakan Pengankutan Batubara Di Provinsis Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Voluem 1 N.
Suyatno. (2020). Sosialisasi Pengembangan Kampung Doyo Lama Sebagai Kawasan Wisata. ABDIMAS DINAMIS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 73–77.
Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI.
Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9 N.
Wahyuning, N. (2018). Potensi Pengembangan Desa Kliwonan Sebagai Desa Wisaa Batik Di Kabupaten Sragen. Journanl Of Regional And Rual Development Planing, 76–80.
Yuwono, T. (2014). Penegakan Hukum Sebagai Salah Satu Faktor Utama Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan Jokowi-Rudy Di Kota Surakarta. Ejournal.Undip, 289–297.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
License
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
- Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Copyright
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
