Collaborative Governance dalam Pengembanan Agroindustri Gula Semut (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018)

Mohammad Ilham Kurniawan, Erni Zuhriyati

Abstract


Dalam rangka mengetaskan kemiskinan Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi  RPJMD Kulon Progo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli kulonprogo merupakan suatu program yang berbasis collaborative governance yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga actor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mencapai hal tersebut Industri pertanian yang di kembangkan dengan program OVOP (One Village One Product) merupakan solusi yang tepat  untuk dikembangkan untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini Desa hargorejo sebagai salah satu desa yang produktif dalam memproduksi gula semut .Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta Meberdayakan Sumber Daya Alam yang ada. Namun dalam pelaksanaanya peran BUMDes, Swasta, Dinas terkait, dan Masyarakat sekitar desa Hargorejo sebagai komponen stakeholder masih banyak menemui kendala dilapangan walaupun kegiatan Agroindustri tetap berjalan.

Keywords


Collaborative governance, Agroindustri, Gula Semut

Full Text:

PDF

References


Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.

Zaenuri, M. (2018). Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance; Konsep, Analisis dan Pemodelan. Yogyakarta : Explore.

Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.

Van Aartsen, J. (1953). Agricultural Geography. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geo-graphie, 44, 27-28.

Santoso, H., Hartono, R., & Savitri, S. L. (2010). Potensi Agroindustri Berdasarkan Kinerja Usaha Dan Strategi Pengembangannya. Agricultural Socio-Economics Journal, 10(3), 177.

Wanna, J. (2008). Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia, 3-12.

Mardiharini, M., & Jamal, E. (2016). Kinerja dan Prospek Pengembangan Agroindustri dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Nasional. Analisis Kebijakan Pertanian, 10(1), 75-86.

Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2016). Kinerja kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 29(1), 14-21.

Kencono, D. S., & Supriyanto, E. E. COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA: THE CASE OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PROVINCE. The 2nd Journal of Government and Politics, 449.




DOI: https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7615

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Editorial Office: 

Master of Government Affairs and Administration, Postgraduate Building 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Phone: +62 274 387 656 (ext: 173)

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.