Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)

Transparansi Informasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau Menuju Indonesia Emas 2045

Susandi Decapriu Putra Pamungkas — 2025-02-24

Permasalahan lingkungan berupa kerusakan ekosistem sebagai akibat dari limbah industri menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat dikarenakan adanya praktik tidak sehat dari kegiatan industri. Timbul suatu pertanyaan besar dari masyarakat yang menjadi korban kebijakan non-transparansi ketika limbah industri dibuang di pemukiman. Seringkali, kendala lain yang dihasilkan seperti tidak adanya sinkronisasi informasi sehingga membuat rendahnya aksesibilitas terhadap sumber informasi dan pelayanan teknologi mengenai transparansi informasi kebijakan pengelolaan limbah industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekonomi hijau melalui perspektif transparansi informasi kebijakan pengelolaan limbah industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan terhadap limbah industri, serta memastikan bahwa informasi terkait kebijakan pengelolaan limbah industri mudah diakses oleh masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur berupa jurnal, dokumen, dan riset terhadap beberapa industri yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan pengelolaan limbah lebih menitikkan pada upaya transparansi informasi terhadap pengelolaannya dengan memperketat regulasi terkait pengelolaan limbah industri, sehingga akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya yang dimaksud berupa spesifikasi jenis limbah industri, jumlah limbah industri setiap jenisnya hingga rekapitulasi data limbah industri dari satu perusahaan.

Gaya Kepemimpinan Legislator Perempuan di Provinsi Bangka Belitung: Studi Kasus Terhadap Me Hoa Ketua DPRD Bangka Tengah Periode 2019-2024

Ragil Triwinarsih — 2025-03-05

Penelitian ini membahas tentang gaya kepemimpinan legislator perempuan di Provinsi Bangka Belitung sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah. Gaya kepemimpinan menjadi indikator penilaian penting untuk melihat bagaimana kepemimpinan seseorang dalam memimpin. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Keberadaan legislator perempuan mencerminkan adanya kesempatan bagi seorang perempuan untuk memimpin dan telah menciptakan kesetaraan gender dalam ruang lingkup lembaga pemerintahan. Penelitian ini dilakukan terhadap Ketua DPRD Bangka Tengah yang selama beberapa periode telah berada di lembaga legislatif. Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua DPRD Bangka Tengah, Wakil Ketua II DPRD Bangka Tengah dan Masyarakat Bangka Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Me Hoa (Ketua DPRD Bangka Tengah) menjadi representasi perempuan dalam legislatif di Bangka Belitung. Me Hoa memiliki sosok kepemimpinan yang baik, pribadi yang peduli kepada masyarakat, dan bertanggung jawab. Gaya kepemimpinan Me Hoa sebagai ketua legislatif DPRD Kabupaten Bangka Tengah dikategorikan ke dalam jenis gaya kepemimpinan demokratis.

Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review

Ahmad Fatkul Fikri — 2025-03-11

Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan menimbulkan masalah. Salah satu masalah mendasar yaitu hubungan disharmonisasi kepala daerah dan wakinya. Riset ini bertujuan menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya serta menganalisis reposisi wakil kepala daerah di Indonesia. Riset ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah, berita, dan majalah online dari 2003-2023. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Riset ini menghasilkan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit, dan perbedaan idealisme. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah, perpecahan aparatur pemerintah, diskriminasi pelayanan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan disharmonisasi tersebut yaitu pertama, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah, kedua memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat oleh Kepala Daerah setelah dilantik.

Kesiapan Kota Gorontalo pada Dimensi Smart Mobility sebagai Upaya Menuju Kota Cerdas

Muh Raihan Ramadhan — 2025-03-12

Implementasi konsep Smart mobility memiliki arti penting yang signifikan bagi Kota Gorontalo dan perkembanganya menuju Kota Cerdas yang efisien dan berkelanjutan. Beberapa arti penting dari implementasi Smart mobility di Kota Gorontalo yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan mengadopsi Smart mobility agar dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui sistem trasnportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Hal ini dapat mengurangai kemacetan, polusi udara, dan waktu perjalanan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Dengan memahami arti penting dari implementasi Smart mobility, Kota Gorontalo dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapanya dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan visi menjadi Kota Cerdas yang efisien, berkelanjutan, dan kompetitif. Dalam studi mengenai kesiapan Kota Gorontalo dalam dimensi Smart mobility. Hal ini juga dilakukan untuk mengelolah informasi lebih lanjut terkait data yang sudah ada. Dalam mengelolah data melalui empat tahap analisis yg pertama, mengumpulkan data sekunder untuk diolah. Kedua, melakukan reduksi data dengan memilih dan mengklasifikasikan data sekunder yang sudah diperoleh dengan teori Smart city. Ketiga, penyajian mengenai data yang sudah diolah dan diklasifikasikan melalui Nvivo 12 dalam bentuk grafik untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian ini. Keempat, menarik kesimpulan terkait data yang sudah diperoleh dan menjelaskan hasil akhir dari penelitian ini. Bedasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kesiapan Kota Gorontalo dalam dimensi Smart mobility menunjukan kemajuan positif dalam implementasi konsep smart mobility. Terlihat bahwa stasiun kereta api Kota Medan, yang menjadi fokus penelitian, telah siap mengimplementasikan Smart mobility dari perspektif aksesibilitas, keberlanjutan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep transportasi berkelanjutan menjadi kunci dalam pembangunan Smart city, dengan fokus pada efisiensi, kesejatraan, aksesibilitas, dan pengurangan dampak lingkungan. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep Smart city dan Smart mobility, diharapkan Kota Gorontalo dapat terus bertrasformasi menjadi kota yang moderndan efisien.

Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan

Zahra Avilya Putri — 2025-03-15

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dengan fokus pada variabel efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan presisi, berdasarkan teori William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dengan data yang dikumpulkan dari sumber online seperti situs website pemerintah, jurnal, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan program yang ada seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta program bank sampah dan kampanye pengurangan plastik telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala. Tantangan utama meliputi kurang meratanya fasilitas pengelolaan, partisipasi masyarakat yang rendah terutama di daerah pedesaan, dan efisiensi sumber daya yang perlu ditingkatkan. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah serta tanggung jawab kebijakan yang belum optimal juga teridentifikasi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, merekomendasikan penambahan dan penyebaran fasilitas TPS secara merata, intensifikasi program edukasi, peningkatan pelatihan sumber daya manusia, pengembangan teknologi pengolahan sampah, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan penegakan hukum, serta peningkatan transparansi komunikasi dan informasi. Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.