Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance
Abstract
Seleksi perangkat desa juga merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa,maka asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa juga berlaku dalam kegiatan tersebut,terutama asas keterbukaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa di desa Poncosari tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan seleksi perangkat desa di desa Poncosari hampir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa.Tapi masih banyak faktor yang menghambat seperti pemahaman Panitia seleksi perangkat desa pada ketentuan perundang-undangan serta transparansi permasalahan ketika proses seleksi tersebut terjadi, sehingga membuat implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si,” Etika Pemerintahan;Norma,Konsep dan Praktek Etika pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintaha”,Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017
Dr. Dyah Octhorina Susanti & A’an Effendi,”Penelitian Hukum (Legal Researh)”,Jakarta: Sinar Grafika,2015
HAW Widjaja, “Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh”, Jakarta : Rajawali Pers, 2003
Ni’matul Huda,”HUKUM PEMERINTAHAN DESA Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”,Malang :Setara Pers,2015
Ni’matul Huda, “Hukum Tata Negara Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana, 2005
Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
Sirajuddin & Winardi, “Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia”, Malang : Setara Pers, 2015
Yulianto Achmad,”Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
Jurnal
Anthonius Welly, 2016 “Imlementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa” eJurnal Ilmu Pemerintahan. 4 (2) : 834
Arief Sumeru, 2016 “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa” JKMP. 4 (1) : 50
Aringga Ricky Dwi,2017 “Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Dalam Pengolahan Seleksi Perangkat Desa Baru (Studi Kasus: Kecamatan Mojo – Kabupaten Kediri)” Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika. 1 (1) : 283
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa
Sumber Lain
Profil Desa Poncosari
DOI: https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11483
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Rahmad Hidayat, Septi Nur Wijayanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Media of Law and Sharia
Office: E5 Building, 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Adreess : Brawijaya Street, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia
Email: mls@umy.ac.id