Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perdana Kusuma Negara, Lilik Handajani, Lukman Effendy

Abstract


This Study aims to identify factors causing the low absorption budget local government units (SKPD) especially in early year at Biro Umum Setda Provinsi  Nusa Tenggara Barat. To get deeply understanding and to find objective of research, this study uses qualitative method namely case study approach. In this study the authors emphasize on the point of view of individuals/actors who have experience in terms of financial management and disbursement of funds, not from the views of the organization. The results of this study provide an illustration that there are three factors affecting the absorption rate of the budget on Biro Umum Setda Provinsi  NTB after being identified using data analysis techniques from Miles and Huberman. Those dominant factors are policy, administratition and human resource. These three factors have a strong impact on the budget absorption rate which tends to be low in early year and as a result occur accumulation of budget in the end of the year.

Keywords


Absorption Budgets; APBD; Biro Umum; Phenomenom

Full Text:

Download Article

References


Arif, E. 2011. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi,, 19 (2), 45-199.

Kuncoro, D. E. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. E-Journal Administrasi Bisnis, 1 (4), 364-373.

Latuconsina, Y. M. 2016. Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17 (2), 132-140.

Mahsun, F.S. dan A. P. Heribertus. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mangkoesoebroto, G. 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Putri, C. T. dan Fachruzzaman. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi, Universitas Bengkulu.

Rahayu, S. 2007. Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah (Bukti Empiris dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi). Paper Dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Rozai, M. A. dan L., Subagiyo. 2015. Optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja organisasi (Studi Kasus : Inspektorat Kabupaten Boyolali). Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia, 9 (1), 72-89.

Samuelson, P. A. dan W. D., Nordhaus. 1996. Makro Ekonomi. Edisi ke-. 17. Cetakan ketiga. Jakarta: Erlangga.

Saridewi, A. A. A. N., P. A., Noak., dan N. W., Supriliyani. 2013. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah(Studi Kasus : Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2013). E-Journal Universitas Udayana, 1 (2), 12827-23800.

Sarosa, S. 2012. Penelitian Kualitatif. Jakarta Barat: Indeks.

Sofyani, H. dan R. Akbar. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 10(2), 184-205.

Sofyani, H. dan R. Akbar. 2015. Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: Perspektif ismorfisma institusional. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 19 (2), 153-173.

Sugiyono. 2015. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan kedelapanbelas. Bandung; Penerbit CV Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yuwono, S. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang: Bayumedia.




DOI: http://dx.doi.org/10.18196/jai.190193

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Office:
Ruang Jurnal Akuntansi dan Investasi,
Gedung Ki Bagus Hadikusuma (E4) Lantai 2 Pojok Barat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Website: journal.umy.ac.id/index.php/ai - E-mail: jai@umy.ac.id
Phone: +62 274 387 656 (ext: 334)

Jurnal Akuntansi dan Investasi is licensed under International License.