Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul

Sunu Wasana, Abdul Halim

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu pada RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, PPAS dan DPA SKPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran serta untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan konsistensi pe-rencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul. Partisipan dalam penelitian ini adalah pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsistensi RKPD dan DPA bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan tahun 2015 sebesar 53,24% (cukup) dan tahun 2016 sebesar 63,54% (cukup). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran yaitu kurangnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran, SKPD  belum memperhatikan pagu indikatif dan indikator kinerja, intervensi politik anggota DPRD, kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi, komitmen pemangku kepentingan, pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan, dan proses manual dalam perencanaan.Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaranantara lain: Inovasi PIWK, Desk Renja oleh Bappeda, Desk RKA oleh Tim Anggaran, Evaluasi Internal oleh Bappeda, Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dan konsultasi dan evaluasi Gubernur.


Keywords


Konsistensi; Perencanaan; Penganggaran; Pagu Indikatif

Full Text:

PDF

References


Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Edisi Keempat. California: SAGE Publications.

Fitry, R. (2010). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2010. Tesis: Universitas Indonesia.

Halim, A. & Bawono, I., R. (2011). Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Isomorfisma Institusional. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI), Vol.19, No. 2

Sugiarto, A. & D. Mutiarin. (2016). “Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Ang-garan Daerah (Sudi Kasus Pada Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bidang Fisik dan Prasarana Tahun Anggaran 2013-2015 di Kabupaten Gunungkidul)”. Tesis: Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Ruang Vokasi UMY Gedung D, Jln. Brawijaya (Lingkar Selatan),
Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta