Simultaneous Local Election in Indonesia: Is It Really More Effective and Efficient?

Rahmat Muhajir Nugroho; Anom Wahyu Asmorojati

doi:10.18196/jmh.20190135

Simultaneous Local Election in Indonesia: Is It Really More Effective and Efficient?

Rahmat Muhajir Nugroho, Anom Wahyu Asmorojati

Abstract

Election system that is not carried out simultaneously, among others, has led to high political costs of local election. One of the objectives of the simultaneous local election design is the budget efficiency of the election implementation. This study aims to evaluate whether the simultaneous local election implementation may create a more effective and efficient local elections in the Special Region of Yogyakarta and South Kalimantan. This research was conducted using a normative juridical approach by analysing the applicable legal regulations, particularly Law Number 8 of 2015. In addition, an empirical juridical approach was used to see the implications of the establishment of Law Number 8 of 2015 on the Local Election. The results of study showed that the simultaneous local elections held in the Special Region of Yogyakarta and South Kalimantan were more effective and efficient in terms of controlling and solving problems, budgeting and time used for the implementation of the local election.

Keywords

simultaneous local election; effective; efficient

Full Text:

PDF

References

Books

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Djohan, D. (2014). Pilkada di era Otonomi Daerah : Sebuah Tinjauan Kritis Atas Agenda Demokrasi Indonesia. Proceeding Konferensi Hukum Tata Negara dan Anugerah Muhammad Yamin, Sawahlunto, 29 Mei-1Juni 2014.

Rohim, N. (2014). Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi yang Efektif dan Efisien. Proceeding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Muhammad Yamin, Sawahlunto, 29 Mei-1 Juni 2014.

Marzuki, P.M. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supriyanto, D. (2014). Bukan Pilkada Serentak. Tapi Pemilu Daerah, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Muhammad Yamin, Sawahlunto, 29 Mei-1 Juni 2014.

Surbakti, R. (2014). Disain Pemilihan Umum Nasional Serentak : Concurrent Election dan Coattail Effect. Proceeding Konferensi Hukum Tata Negara dan Anugerah Muhammad Yamin, Sawahlunto, 29 Mei-1Juni 2014.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, Cetakan III.

Soekanto, S & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press,.

Yusuf, S.E. (2009). Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila. Makalah disampaikan dalam “Kongres Pancasila” tanggal 30 Mei-1 Juni 2009 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang diselenggarakan atas Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada.

Zuhro, S,( 2014). Urgensi Pilkada Serentak. Proceeding Konferensi Hukum Tata Negara dan Anugerah Muhammad Yamin, Sawahlunto, 29 Mei-1Juni 2014

Journal articles:

Astuti, R.Y. (2010). Calon Perseorangan dan Problematikanya Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Jurnal Konstitusi, 3(1): .

Azhari, A.F. (2004), Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi : Perspektif Ketatanegaraan. Jurisprudence, 1(2): .

Nasrullah & Lailam, T. (2017), Dinamika dan Problematika Politik HukumLembaga Penyelesai Sengketa Hasil pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Media Hukum, 24(1): ..

Sulardi & Sulistyaningsih, T, (2017), Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala DaerahMenuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis, Media Hukum, 24(1): .

Nazriyah, R. (2008). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Konstitusi, 1(1): .

Regulations:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.20190135