KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
Abstract
Abstract: Poverty reduction efforts can be encapsulated in one sentence, namely "give opportunities
to the poor families and communities to overcome their problems independently." This
means the government has to reposition their roles, from its role as agent of empowerment
become facilitator of empowerment. Islam considers that poverty is a very complex phenomenon,
poverty is not only related to cultural problems, but also structural problems which
concern how state makes fiscal policy-oriented poverty reduction. Culturally, Islam has
recommended to foster the role of each individual in improving the quality of life and foster
social cohesion through zakat, infaq, and Sadaqah. Structurally, Islam has laid down a central
role of state in creating the distribution of income and wealth in a fair and equitable and
maintaining the stability and sustainability of economic development in the process of
progress and equality as well as a facilitator of community in finding solutions toward a more
decent standard of living.
Abstrak: Upaya pengentasan kemiskinan dapat dirumuskan dalam satu kalimat, yaitu
'memberikan kesempatan kepada keluarga miskin dan masyarakat untuk mengatasi masalahmasalah
mereka secara mandiri. Ini berarti pemerintah harus menata kembali peran mereka,
dari perannya sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Islam menganggap
bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks, kemiskinan tidak hanya
terkait dengan masalah budaya, tetapi juga masalah struktural yang menyangkut upaya
negara membuat kebijakan fiskal yang berorientasi mengurangi kemiskinan. Dari sudut pandang
budaya, Islam telah merekomendasikan untuk mendorong peran setiap individu dalam
meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kohesi sosial melalui zakat, infaq dan shadaqah.
Secara struktural, Islam telah meletakkan peran sentral dari negara dalam menciptakan distribusi
pendapatan dan kekayaan dengan cara yang adil dan merata dan menjaga stabilitas
dan kerberlanjutan dari pembangunan ekonomi dalam proses kemajuan dan kesetaraan serta
fasilitor masyarakat dalam mencari solusi ke arah standar hidup yang lebih layak
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam.
Jilid 1. Yogyakarta: PT Dhana Bakti
Wakaf.
Amalia, Euis. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer.
Jakarta: Pustaka Asatruss.
Buana, Hadi. 2012. BBM, Keadilan Sosial, Pajak
(Subsidi), dan Harga, dikutip dari http://
www.mediaindonesia.com/read/2011/02
/18/204025/68/11/BBM-Keadilan-Sosial-
Pajak-Subsidi-dan-Harga, diakses tanggal
Nopember.
Chapra, M. Umer. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi:
Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema
Insani Press.
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Anggaran. 2012. “Kerangka
Ekonomi Makro Dan Pokok-
Pokok Kebijakan Fiskal 2008”, dikutip
dari http://www.anggaran.depkeu.go.id
/web-print-list.asp?ContentId=177, di akses
tanggal 10 Nopember.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. 2012. Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal 2008, dikutip dari http:
//www.anggaran.depkeu.go.id/webprint-
list.asp?ContentId=177, di akses
tanggal 15 Nopember.
Direktorat Jenderal Angggaran. 2012. “Kebijakan
Fiskal dalam Rangka Mendorong Sektor
Riil”, 2009. dikutip dari http://
www.wiziq.com/tutorial/39767-Kebijakan-
Fiskal, di akses tanggal 15 Nopember.
Dumairy. 1995. Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan
Kesenjangan”, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan
di Indonesia. Yogyakarta: Aditya
Media.
Fathurrahman, Ayief. 2010. Strategi Rasulullah
Membangun Perekonomian Madinah.
Makalah dipresentasikan. Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.
Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro.
Yogyakarta: Kanisius. hlm 148.
Habibullah. 2010. Bappenas: Anggaran Penanggulangan
Kemiskinan Rp270 Triliun, dikutip
dari http://kebijakan sosial.
wordpress.com/ 2010/02/02/bappenasanggaran-
penanggulangan-kemiskinanrp270-
triliun/, diakses tanggal 15 Nopember
Hamid, Edy Suandi dan M.B Hendrie Anto.
Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium
III. Yogyakarta: UII Press.
Hamid, Edy Suandi. 2000. Perekonomian Indonesia:
Masalah Kebijakan Kontemporer.
Yogyakarta: UII Press.
Hamid, Edy Suandi. 2004. Sistem Ekonomi
Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi
Politik Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Karim, Adiwarman Azwar. 2004. Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam, edisi ketiga. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Mentri Keuangan RI. 2012. Arah Kebijakan
Fiskal, dan Recource Envelope Jangka Menengah
dalam penyusunan RPJM 2010-
Musrenbangnas RPJMN 2010-2014,
dikuitp dari http://docs.google.com/
viewer?a=v&q=cache:2_
vzW3i3sVEJ:musrenbangnas.bappenas.go
.id/ , diakses tanggal 15 Nopember
Mishkin, Frederic. S. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan
dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba
Empat.
Parcoyo, Tri Kunawangih dan Antyo Parcoyo.
Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia.
Jakarta: Cikal Sakti.
Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1996. Konsepsi
Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan,
Surabaya: PT Bina Ilmu.
Rais, Sasli. 2002. Kebijakan Publik dalam Tinjauan
Ekonomi Islam. Makalah Mata Kuliah
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Magister
Universitas Indonesia, Kekhususan Ekonomi
dan Keuangan Syariah, PSKTI, UI.
Royat, Sujana Royat, 2008. Kebijakan Pemerintah
dalam Penanggulangan Kemiskinan, http://
digilib.litbang.deptan. go.id /index.php
Soesastro, Hadi dkk (penyunting). 2005. Pemikiran
dan Permasalahan Ekonomi di
Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir.
Yogyakarta: Kanisius.
Sulekale, DD. 2003. Pemberdayaan Masyarakat
Miskin di Era Otonomi Daerah. Jurnal
Ekonomi Rakyat, Artikel Th. II No. 2, April
www.ekonomirakyat.org.
Suminto. 2004. Pengelolaan APBN dalam Sistem
Manajemen Keuangan Negara. Makalah
Sebagai Bahan Penyusunan Budget in
Brief 2004. Jakarta: Ditjen Anggaran, Depkeu.
Supriyanto. 2005. Analisis tentang Persoalan
Kebijakan Fiskal Indonesia di Era Reformasi.
Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 3,
Nomor 3, Desember.
Waid Abdul, dkk. 2008. Mendahulukan Si Miskin:
Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat.
Yogyakarta: LKIS.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan
Office:
Redaksi JESP UMY, Gedung E2 Lantai 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
Telp: (0274) 387656 ext.184
Fax: (0274) 387646
Email: jesp@umy.ac.id
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.