Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Dewata, M.F.N dan Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kurniati, N. (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Pratik. Bandung: Refika Aditama.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
Smelser, N.J. (1962). Theory of Collective Behavior. New York: The Free Press.
Sukananda, S. (2020). Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik. Purwokerto: Cv. Pena Persada .
Sunarto. (2007). Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Sunaryo, S. (2004). Kaptia Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press
Jurnal
Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum, 2(14).
Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat (Political Direction of Land Law and Protection of People’s Land Ownership). Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1).
Muslih, M. (2003). Negara Hukum Indonesia Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch. Legalitas, 4(1).
Pardede, M. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korporasi Dalam Bidang Perpajakan (legal Aspect of Eradiction of Corruption Criminal Act in Taxation). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3).
Rahmani, A.D dkk. (2016). Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone atau 3,4-Methylenedioxy-Methylcathione Dalam Tanah Tradisional). Diponegoro Law Journal, 5(5).
Rahmaswary, D dan Ngadino. (2019). Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/PTUN-BL). Notarius, 12(2).
Sukananda, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Yang Ditetapkan Menjadi Tanah Terlantar (The Legal Protection of Mortgage Holder For Colleteral Object Determined As Abandoned Land/Property). Jurnal Pertanahan, 10(2).
Syarif Budiman. (2017). Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No.14 Tahun 2018 (Analysis of Relation Between Law and Publik Policy: Establishment of The Act No.14/2008). JIKH, 11(2).
Weku, R.L. (2013). Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Lex Privatum, 1(2).
Makalah
Sukananda, S dkk. (2020). Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Perspektif Penataan Ruang, Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Distribusi Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan “Penegakan Hukum Kejahatan Pembakaran Hutan dan Lahan”, LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juli 2020.
Website
Permadi, A. (2021). PTPN Laporkan 27 Kasus Penyerobotan Lahan di Bogor, Mulai Jadi Rumah Hingga Pesantren. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021, https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19410981/ptpn-laporkan-27-kasus-penyerobotan-lahan-di-bogor-mulai-jadi-rumah-hingga
DOI: https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi |