Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BUKU
Adji, I. S. (2001). Korupsi Dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya.
Editor.“Sosialisasi Bahaya Perdagangan”, Jurnal Perempuan. Edisi 15 Februari. 2005.
NN. (1999). Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM
untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan
JURNAL
Emmy LS. (2010). Implementasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan. Jumal Perempuan, 2(17).
Erdianto. (2012). Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi di atas Tanah Sengketa. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
INTERNET
Mahkamah Agung Repbulik Indonesia. Putusan Negeri Sleman No.365/Pid.Sus/2018/PN.Smn https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ed75a7802ccb9a8b6fe80559c46baf9a.html, diakses pada 02 Agustus 2018, pukul 10:00 WIB.
Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Sumber:https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis diakses pada tanggal 20 July 2013, pukul 07:38.
Wawancara
Brigadir Adhit Ega D. Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara. Yogyakarta. 20 Maret 2020. Pukul 10.00 WIB.
Ita Denie Setiyawaty. Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara. Sleman. 09 Maret 2020. Pukul 09.00 WIB
DOI: https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17478
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi |