Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)

Yesi Mutia Basri, Gusnardi Gusnardi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi bagaimana pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini. Secara khusus mengobservasi bagaimana penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawan Pemerintah Provinsi Riau terkait Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara medalam, observasi dan dokumentasi. Untuk meyakinkan keabsahan data, triangilasi dilakukan dengan melaksanakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Informan kunci adalah Kabid anggaran, kabid perbendaharaan dan kasubid akuntansi dan pelaporan. Sedangkan informan utama dan informan pendukung dipilih dengan teknik snowball sampling. Analisis data dilakukan  dengan tahap pengumpulan data, reduksi data display data dan melakukan membuat kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebanyak empat kali pergeseran anggaran. Pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban terdapat permasalahan pencatatan pada Belanja Tidak Terduga yaitu tidak adanya juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga, penentuan batasan belanja untuk keadaan darurat dan mendesak.  Permasalahan lainnya yaitu tidak  adanya data yang valid untuk penyaluran dana  bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta dokumen yang valid dalam pencatatan bantuan hibah dari pihak ke tiga. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan pada keadaan darurat bencana.


Keywords


Pandemi Covid-19; Pengelolaan Keungan; Refocusing; Realokasi; Penatausahaan; Pertanggungjawaban.

Full Text:

PDF

References


Asshidiqie, A. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Accountability for managing village fund allocations in Jember Regency. Journal of Accounting and Financial Research, 2(3), 473–485. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598

Bagjana, I. F. (2020). Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Covid 19.

Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(4), 23–32.

Creswell.J.W. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In Health Promotion Practice (Vol. 16, Issue 4). https://doi.org/10.1177/1524839915580941

Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211(September), 142–148. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021

Hakim, R. N. (2020). Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid 19. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya

Kuasa, N. & A. . (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. 5(2), 47–56.

Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 336–352. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058

Moha, F., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2017). Effect of Internal Control System and Financial Management Principle To Quality of Financial Report on Regional Government of South Bolaang Mongondow Regency. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern……… 1359 Jurnal EMBA, 5(2), 1359–1370.

Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas, 10(2), 273–288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936

Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149–162. https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26

Tejomurti, K. (2017). Pertanggungjawaban Hukum yang Berkeadilan terhadap Aparatur Pemerintah pada Kasus Pengadaang Barang dan Jasa. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 8(2), 42. https://doi.org/10.28932/di.v8i2.722

Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 136–155. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009

Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(11), 74–80.

Yin, R. K. (2017). Designing Case Studies. In Case Study Research and Applications: Design and Methods.

Regulasi

Inpres 4/2020 Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Keppres 11/2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

Keppres 12/2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana NasionalRegulasi yang terbit untuk penanganan Covid-19

UU Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri 21/2011

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah

SE Kemenkeu No. S-247/MK.07/2020 Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan)

SE LKPP 3/2020 Penjelasan Pelaksanaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SE KPK 8/2020 Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana KorupsiRegulasi yang terbit untuk penanganan Covid-19 o

SKB Mendagri dan Menkeu No. 119.2813.SJ dan 177.KMK07.2020 Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional




DOI: https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia is indexed by :

 

Office:

Editorial of Jati UMY, Building D, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Telp: (0274) 387656
Fax: (0274) 387646
WA: +62 858-3939-7548 (Puspita Dewi)
Email: jati@umy.ac.id

Based on a work at https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/index

Creative Commons License
Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.