EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DALAM RANGKA TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DOI:
https://doi.org/10.18196/jmh.v15i1.14400Keywords:
effectiveness, Ombudsman, good governanceAbstract
The motivation to increase the bureaucracy of the government in the local government is not only carried out internally, but several efforts addressing the external aspect is also conducted as a part of the society’s concern in promoting a bureaucracy which is humanistic, efficient, accountable and respecting the human right. This concern is reflected in the institutionalization of the DIY ombudsman, which is also a part of the society’s effort to promote changes. The establishment of this institution is very strategic, particularly when it is dealing with the condition that the civil society is often unaware of their rights as the costumers of the public service. Besides, the local government has not been able to address the rights appropriately. Hence, the institution could function as a media for the civil society to file their complaints and aspiration to the executives. In addition, the institution could also work independently to protect the right of the civil people from the mal- administrative service conducted by the government officials. Based on the study on data of LOD of DIY, it is identified that LOD is trusted by the society in its efforts to build the good governance, although, on the other hand, not many people ever heard about this institution. In contrast, the government officials consider that the existence of LOD of DIY threaten their future career.References
Dwiyanto, Agus, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Layanan Publik, Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press.
Krisnam, Nasullah, Yogyakarta, Penguatan Partisipasi Masyarakat Mendukung Kinerja
Ombudsman Di Wilayah Propinsi DIY, Makalah dalam seminar tentang pembahasan
draft Raperda LOD DIY pada tanggal 28 Pebruari 2006.
Luthan, Salman, Gagasan Pemerintah yang Bersih, Yogyakarta, Majalah Ombudsman
Daerah, Edisi Januari 2006.
Luthan, Salman, Yogyakarta, Membangun Birokrasi yang Demokratis, Transparan dan
Akuntabel, Harian Kedaulatan Rakyat, 2007.
Mushsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty.
Prasetyo, Eko dkk, 2003, Ombudsman Daerah, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan
Yang Bersih, Yogyakarta, Pusham UII, 2003.
Prasetyo, Eko dkk, 2003, Ombudsman Daerah, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan
Yang Bersih, Yogyakarta, Pusham UII, 2003.
Pusham UII, 2006, Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta Dan Pemerintahan Yang
Baik, Yogyakarta, Pusham UII.
Pusham UII, 2006, Ombudsaman Daerah, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
Bersih, Yogyakarta, Majalah Pusham UII, 2006.
Widjaja, HAW, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada.
Sujamto, 1994, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
Sujata, Antonius, dkk, 2002, Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa
Mendatang, Jakarta, Penerbit Komisi Ombudsman Nasional.
Sujata, Antonius dan RM Surachaman, 2003, Efektivitas Ombudsman Indonesia, Jakarta,
Penerbit Komisi Ombudsman Nasional.
Sujata, Antonius dan RM Surachaman, 2002, Ombudsman Indonesia Ditengah Ombudsman Nasional, Jakarta, Penerbit Komisi Ombudsman Nasional.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan
Organisasi Ombudsman Daerah di DIY
