Restrukturisasi Lembaga Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yeni Widowaty

doi:10.18196/jmh.v14i3.14893

Restrukturisasi Lembaga Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yeni Widowaty

Abstract

The Centre for Analysis and Financial Transaction Report (PPATK) is a special institution which is directly accountable to the President and has the rights to: ask and get report from financial service providers, ask for information about the development of investigation or prosecution on money laundering which has been reported to the investigating officers or prosecutors and audit the financial service providers. However, in doing their jobs, not all financial institutions report to PPATK if there is a client who is doing a suspicious transaction or he has a transaction above 500 million. Besides, if PPATK has received a report then there is an indication of civil crime, PPATK has to hand over it to prosecutor and later this case becomes the responsibility of prosecutor to continue or to stop. Therefore, to solve money laundering effectively, PPATK needs to be restructured so that this institution has the rights to do investigation. PPATK does not need to wait from the PJK. If there is an indication of suspicious transaction this institution has the right to investigate.

Keywords

money laundering; restructure; prosecution; elimination

Full Text:

PDF

References

Allot, Antony, The effectiveness of Law, Valparaiso University Law Review, Volume

Number 2.

Arief, Barda Nawawi, 1995, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorintasi Pemahaman) disampaikan dalam penataran metodologi penelitian Hukum Unsoed Purwokerto, 11-15 september 1995.

__________________, 2003, Kapita selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra aditya Bakti.

__________________,2007, KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Pustaka Magister.

Kelsen, Hans, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Jakarta, Nuansa dan Nusamedia.

___________, 2006, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerjemah Raisul Mutaqin, Bandung, Nusamedia dan Nuansa.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, SekJen Mahkamah Konstitusi.

Friedman, Lawrence M, 1989, The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russell Sage Foundation.

Pamuji, Nanang dan Ucu Martanto, editor Purwo Santoso dan I Gusti Ngurah Putra, 2006, Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme, Yogyakarta, Fisipol UGM.

Muhammad, Rusli, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta, Grafiti.

____________________, 2003, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Irman S. TB, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering, Bandung, MQS Publishing & AYYCCS Group.

Husein, Yunus, 2003, PPATK: Tugas, Wewenang dan Perananya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal Hukum Bisnis vol 22, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencian uang.

DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v14i3.14893