PELAKSANAAN PRIVATISASI BUMD DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

RHIDO JUSMADI

Abstract


Generally, the existing of Local Own Enterprise (LOE) was based on the willing of local government to intervene the economic life in that region. LOE as business instumen of the local government is valuable enough and gives benefits to the local development as part of the efforts to increase prosperous life in this era of regional autonomy. As stated in Indonesian Constitution 1945 Article 33, the local government (as representation of the state) has right to own LOE as company business. The need of owning this LOE by the local government is embodied in the Article 173 and 177 of the Law No. 32 of 2004. Privatisation now becomes an alternative that should be done by State Own Enterprise (SOE) but not by the LOE. It is because of there is, until now, no Law that regulates the privatisation in LOE. Now, the effort for privatisation still becomes the local policy of each local government. The policy of privatization, then, becomes the important need if it is based on the need to increase local government in the form of public services quality as well as increase its local budget development.

Keywords


Privatisation; Local Own Enterprise (LOE); Regional Outonomy

Full Text:

PDF

References


Ali, Chidir, 1999, Badan Hukum, Bandung, Penerbit Alumni.

Arief, Sidharta, Bernard, 1996, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar

Maju.

Aziz, Sri Wulan, 1992, Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia,

Surabaya, Diktat pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Bagus, Lorens, 1996, Kamus Filsafat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Bastian, Indra, 2002, Privatisasi di Indonesia, Jakarta, Salemba Empat.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Fabrikant, Robert, 1976, Pertamina: A National Company in a Developing Country, dalam

Law and Public Enterprise in Asia, International Legal Center, New York, Preager Publishers.

Gunadi, Tom, 1985, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945, Bandung,

Angkasa.

Ibrahim, Johny, 2005, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia.

Joedo, Hari S. Malang, Riant Nugroho D., 2006, Reinventing BUMD; Kunci Sukses

Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Lubis, Mulya, 1987, Hukum dan Ekonomi; Beberapa Pilihan Masalah, Jakarta, Pustaka

Binar Harapan.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty.

Nugroho, Riant, Randy R. Wrihatnolo, 2008, Manajemen Privatisasi BUMN, Jakarta, Elex

Media Komputindo.

Rustanto, Privatisasi Vs Kepentingan Kelompok, Majalah Tempo, 13 Januari 2002.

Sastrawidjadja, Man S., 2007, Makalah Seminar Nasional: Implikasi Berlakunya Ketentuan

Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Aset BUMN, Bandung, Kelompok Studi Hukum

Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Savas, E.S., 1987, Privatization: the Key to Better Government, New Jersey, Chatam House

Publisher, Inc.

Smith, Adam, 1776, An Enquiry Into The Nature and Causes The Wealth Of Nation.

Wie, Thee Kian, 1992, Biaya Sosial Monopoli, Jakarta, Harian KOMPAS Jakarta.

JURNAL:

Andriyani, Wuri, 2000, Jurnal Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Surabaya, Vol. 15, No. 4.

Beesly, Micheal dan Stephan Littlechild, 1983, Privatization: Principles, Problems and Priorities, Lloyds Bank Review, Vol. 149.

Kay, J.A. dan D.J. Thampson, 1986, Privatization: A Policy in Search of A Rationale, The

Economic Journal, Vol. 96.

Indrawati, Sri Mulyani, 2003, Jurnal Hukum Jantera, Pusat Studi Hukum & Kebijakan

(PSHK), Jakarta, Edisi 3.

Prasetyo, Eko, 2003, Jurnal Hukum Jantera, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK),

Jakarta, Edisi 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk

Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan

Perseroan.




DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v16i1.15475

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 RHIDO JUSMADI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

             

  

JMH Visitor