Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi

Indriati Amarini

doi:10.18196/jmh.2018.0111.162-170

Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi

Indriati Amarini

Abstract

Administrative Courts in developing countries carry out more demanding tasks than those in developed countries because they have to be able to keep the balance between protecting public and individual interests. This research raises the issue of how to realize social justice in resolving a dispute in Administrative Courts. This is a doctrinal research using legal, conceptual, and comparative approaches. The research result indicates that Administrative Courts, carry out the oversight function against the acts of government officials, have to realize the justice which becomes the essence of the administrative law’s goal, that is social justice. Social justice which is built on the basis of Pancasila, functions to maintain the balance between the individual interest and the society’s rights so that the balance and harmony between the government and the people will be created. Furthermore, the Administrative Courts have to be able to realize the social justice, not only normative or procedural justices.

Keywords

Social Justice; Disputes; Public and Individual Interest

Full Text:

PDF

References

Buku

Garner, Bryan A., 1999, Black’s Law Dictionary. Seventh Edition.

St. Paul, West Group Marbun, S. F., 2011, Pengadilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press.

Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Shihab, M. Quraish, 2013, Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung, Mizan.

Jurnal

Fadhilah, 2012, “Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Ke-Indonesiaan”, Jurnal Kyberman, Vol. 3 No. 1 Maret.

Husni, M., 2006, “Moral Dan Keadilan sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Responsif”, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1 Februari.

Shidarta, 2015, “Membaca ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo”, Jurnal Veritas et justitia, Volume 1.

Tjandra, Willy Riawan, 2011, “Dinamika Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November.

Makalah

Manan, Bagir, “Masa Depan Peradilan Tata Usaha Negara”, Majalah Varia Peradilan No. 281 April 2009.

Manan, Bagir, “Semangat Penyelenggara Negara dan Rechtsidee UUD 1945”, makalah materi perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum UNS, tanggal 16 Mei 2014.

Manan, Bagir, “Peranan Hukum Dalam mewuudkan Cita-cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945”, Majalah Varia Peradilan No. 340 Maret 2014.

Warassih, Esmi, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, Semarang 14 April 2001

Utama, Yos Yohan, 2010, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa. Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro.

Website

Asshiddiqie, Jimly, “Pesan Konstitusional Keadilan Sosial”, http://www.jimly.com. diakses Rabu, 4 Januari 2017

Kholidah, Nikmatul, 2014, “Konsep Keadilan dalam Serat Kalatidha karya Raden Ngabehi Ranggawarsita”, http//www.eprints.walisongo.ac.id. diakses Rabu, 11 Januari 2017

Utama, Yos Yohan, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Peradilan Tata Usaha Negara”, makalah dalam forum diskusi tanggal 4 Juli 1995, hlm. 12 http//eprints.undip.ac.id diakses Senin, 9 Januari 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170