Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh

Adwani Adwani

doi:10.18196/jmh.2018.0109.137-149

Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh

Adwani Adwani

Abstract

Countermeasure against illegal fishing in Aceh water territory has not yet run effectively as expected in accordance with the Law Number 45 of 2009 on Fisheries. This research aims to identify the policies of the local government relating to the countermeasure of illegal missing the mentioned territory. Data were collected through library research on reliable sources such as books, journals and other scholary works. In addition, field works foe collecting primary data have also been conducted through interview with relevant informen and respondents. It is found that the local government has shown necessary efforts in preventing and combating illegal fishing by issuing regulation concerning fishery issues and making coordination with relevant parties the Navy, Office of Maritime Affairs and Panglima Laot. Nevertheless, more efforts are needed including the issuance of the more specific regulation on illegal fishing which can address the case of illegal fissing by foreign fishing vessels. This is important since the existing regulation can only deal with the case of illegal fishing carried out by local fishermen with regards to illegal fishing gear and fishing permits.

Keywords

Preventive; Illegal Fishing; Local Goverment

Full Text:

PDF

References

Buku

Adwani, 2017, Hukum Laut Internasional, Banda Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah Press.

Agoes, Etty R., 1997, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Damai Kapal Asing, Bandung, Abardin.

Anwar, Chairul, 1998, Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut Internasional, Jakarta, Djambatan.

Diantha, I Made Pasek, 2005, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Bandung, Mandar Maju.

Koers, Albert W., 1997, Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Tentang Hukum Laut, Terjemahan Rudi M. Rizki dan Wahyuni Bahar, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1996, Hukum Laut Internasional, Bandung, Binacipta. Kusumaatmadja, Mochtar, 2004, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Alumni.

Mauna, Boer, 2009, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Ginamika Global, Bandung, Alumni.

Putra, Ida Bagus Wyasa, 2005, Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional, Bandung, Refika Aditama.

Silalahi, M. Daud, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung, Alumni.

Thamrin, Tanty S. Reinhart, Penegakan Hukum Laut terhadap Illegal Fishing, Bahan RTD Penegakan Hukum Maritime terhadap Praktik Illegal Fishing di Indonesia, Lemhanas-RI, 16 Juni 2016.

Thontowi, Jawahir, 2005, Hukum Internasional di Indonesia Dinamika dan Implementasi dalam Beberapa Kasus, Yogyakarta, Madyan Press.

Thontowi, Jawahir, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, Refika Aditama.

Jurnal

Adwani, 2016, “Local Government Role in the Solving of Catching Fish Illegally in Aceh Region”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, No. 1.

Adwani, 2011, “Perlindungan Sumber Daya Perikanan Laut Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Perairan Laut Wilayah Provinsi Aceh”, Jurnal Media Hukum, Vol. 18, No. 2.

Lestari, Maria Maya, 2014, “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.

Makalah

Adwani, “Pelaksanaan Yurisdiksi Territorial Terhadap Kapal-Kapal Perikanan Asing di Perairan Pedalaman Barat Aceh”, Laporan Penelitian, (Dosen Muda), Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2001.

Agoes, Etty R., “Dimanakah Batas-Batas laut Kita”, Makalah, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Desember 2000.

Rizal, Syamsul, “Peranan Pemodelan laut Pada Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2010.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI

DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0109.137-149