SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

Agista Siskasari, Awang Darumurti, Ane Permatasari

Abstract


Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. untuk mewujdukan Kota Layak Anak diperlukan Collaborative Governance melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaboratuve Governance dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak (KRA) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen telah melibatkan pemerintah, swasta dan civil society dalam melaksanakan program Kampung Ranah Anak (KRA).

Keywords


Collaborative Governance;Kota Layak Anak

Full Text:

PDF

References


Bagaskara, Sewitra., Dra. Dyah Lituhayu, M. Si. Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Semarang. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Chan, Loritta., et all. (2016). A City Fit for Children: Mapping and Analysis of Child Friendly Cities Initiatives. The Chinese University Of Hong Kong Faculty Of Law. Research Paper No. 2016-35

Dewi, Siti Malaiha. (2011). Transformasi Kudus Sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan Atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi). MUWAZAH. Vol. 3., No. 1.

Duadji, N & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. Jurnal Studi Gender. Vol. 13., No. 1

Fauzi, Agung & Rahayu, Amy. 2019. Pencegahan HIV/AIDS Melalui Collaborative Governance Antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat. Jurnal Inspirasi. BPSDM Provinsi Jawa Barat. Vol 10, No 1

Hamudy, Moh Ilham. (2015). Upaya Mewujdukan Kota Layak Anak Di Surakarta dan Makassar. Jurnal Bina Praja. Volume 7 Nomor 2 Edisi Juni 2015 : 149 – 160

Irawan, Denny. (2017) Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Repository Universitas Airlangga

Kuriasari, Alit. (2016). Faktor Risiko di Kalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya. SOSIO KONSEPSIA. Vol. 5,. No. 03.

Manurung, Surtha. (2018) Collaborative Governce Dalam Mencapai Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap. Repository Universitas Katolik Parahyanagan

Mulyadi, Didi. (2016). Implemenasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2016). Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Prasetyo, M Irwan. (2013). Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1., No. 1.

Ratri, Dewi. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Jurnal OF Governance And Policy. Vol. 1., No. 2.

Reisdian, Rangga., M. Saleh Soeadiy, Sukanto. Implementasi Kebijakan Pegarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. (Studi Kasus Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1., No. 6

Rizki, Devi Ayu., Sri Sulasti, Maulana Irfan. Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunkasi Anak Bandung). Share Social Work Jurnal. Vol. 5,. No.1.

Rumtianing, Irrma. (2014). Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pnacasila dan Kewarganegaraan. Vol. 27., No. 1.

Subiyakto, Rudi. (2012). Membangun Kota Layak Anak : Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. Sosio-Religia.Vol. 10,. No. 1.

Subussalam, M Dhia., Murtanti J R, Rizon P. (2015). Peran Pelayanan Sekolah Dasar Dalam Mendukung Kota Layak Anak di Surakarta. Arsitektura. Vol. 13., No. 2

Tando, Cahyoko. dkk. (2016) Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Defortasi Di Pulai Kalimantan : Kajian Literatur. Jurnal Borneo Adminitrator. Vol 15., No 3.

Wargadinata, Ella. 2016. Kepemimpinan Kolaboratif. Jurnal Administrasi Pemerintagan Daerah. Vol 8, Edisi

Woodhouse, B Bennett. (2009). A World Fit for Children Is a World Fit for Everyone: Ecogenerism, Feminism, and Vulnerability. Heinonline : 46 Hous. L. Rev. 817.

Website :

jogjakota.go.id

kemenpppa.go.id

siga.jogjaprov.go.id

unicef.org

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020




DOI: https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office: 

Master of Government Affairs and Administration, Postgraduate Building 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Phone: +62 274 387 656 (ext: 173)

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.