Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019

Yoko Prasetiyo, Ane Permatasari

Abstract


Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap pejabat yang berwenang pada Disnakertrans DIY serta data sekunder  sebagai data untuk memperkuat analisa penelitian. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelayakan dalam menentukan besaran upah dan pendampingan bagi pekerja/buruh untuk memperjuangkan haknya dalam terpenuhinnya upah yang harus diterima, memperjuangkan hak pekerja /buruh dalam proses untuk mencapai kesejahteraan dalam pengupahan adalah bentuk keadilan untuk terus mencapai kesejahteraan bagi para pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.


Keywords


Kelayakan Hidup layak, Kesejahteraan, Keadilan

Full Text:

PDF

References


Buku :

Djumiadi,F.X, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, SinarGrafika, Jakarta, 2008.

Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Jurnal :

widayanti (2018) Tinjauan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dalam Mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kota Semarang.

Ahsanwani. (2018) Peran Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus pembelaan hak-hak buruh oleh KSPSI di Kabupaten Tangerang.

Kausar Oktiandy, Mujibussalim. (2018) Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh dalam Memperjuangkan Politik Pengupahan di Aceh

Suhartoyo. (2018) Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh.

Hery Styawan, Mochamad Arif afandi. (2017) Strategi Perjuangan Serikat Buruh Dalam Tuntutan Kenaikan Upah Kabupaten Jombang.

Sonhaji. (2019) Organisasi Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja atau Buruh di PT.Apac Inti Corpora.

Ndaru sri Arthawati. (2018) Peran SErikat Pekerja dalam Mendorong Produktivitas Dan Peningkatan Kesejahteraan Para Pekerja Pada PT Nippon Shokubai Indonesia-Cilegon

Richard Ghufron, Hamidah Nyatai Utami. (2018) Resistensi Buruh Terhadao Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (studi kasus pada Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang)

Zulkarnain Ibrahim. (2018) Eksistensi Serikat Pekerja/Buruh Dalam Mensejahterakan Pekerja.

Suhartoyo. (2018) Penguatan Organisasi Buruh/pekerja Sebagai Saran perlindungan buruh

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.




DOI: https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12544

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office: 

Master of Government Affairs and Administration, Postgraduate Building 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Phone: +62 274 387 656 (ext: 173)

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.