Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023
Abstract
Permasalahan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang telah berlangsung sejak lama. Guna memecah permasalahan tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup memberi amanat pada seluruh wilayah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Environmental Governance (GEG). GEG berisi prinsip yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengelola sampah pesisir dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan jenis penelitian deskriktif untuk mendeskripsikan hasil analisa dari gejala maupun fenomena dengan fakta apa adanya. Guna mengumpulkan data primer, maka dilangsungkan wawancara secara mendalam dengan infoman. Dalam mengumpulkan data skunder maka dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi melalui jurnal, artikel, sumber internet, serta dokumen pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tanjungpinang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GEG di Pelantar II sudah baik, hanya saja terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi yaitu aturan hukum dan akses untuk memperoleh keadilan. Peneliti melakukan analisa, ditemukan empat faktor penghambat yang membuat volume sampah pesisir di Pelantar II masih tinggi diantaranya aturan hukum dan sanksi belum berjalan baik, SDM tidak patuh aturan, retribusi pungutan pajak masih minim, petugas kebersihan di Pelantar II masih kurang.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, 93(3), 581–601. https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686
Effendi, D., & Prastiyo, E. B. (2022). Faktor Pendorong Perilaku Membuang Sampah Ke Laut Pada Masyarakat Perumahan Pelantar. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 10(3), 423–429. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8811
Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 174-188. https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.122
Harahap, N. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Wal ashri Publishing (Vol. 59). Wal ashri Publishing.
Hidayat, S. (2008). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation. Jurnal Poelitik, 1(1), 1–28.
Hoffman, R. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 7(1). https://doi.org/10.51826/.v7i1.298
Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. Jurnal Kajian Ruang, 1(2), 147-159. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20021
Kurnianingsih, F. (2016). DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah) (Doctoral dissertation, UNPAS).
Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controling) Dalam Institusi Pendidikan. At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, 10(1), 37–46.
Mustaghfiroh, U., Ni’mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. Bina Hukum Lingkungan, 4(2), 280-291. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106
Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Nopyandri, N. (2011). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 43256.
Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 10(1), 51–62. https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983
Nugroho, A. H., & Setiyono, B. (2015). Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (Geg) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal. Journal of Politic and Government Studies, 4(3), 1–10.
Nugroho, G. P., Sulistiowati, R., & Caturiani, S. I. (2023). Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. Jurnal Administrativa, 5(2), 155–162.
Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good environmental governance in indonesia (perspective of environmental protection and management). The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(1), 43–56. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328
Panama, N. (2022). Sampah di perairan Tanjungpinang meningkat 0,5 ton perhari. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/3325791/sampah-di-perairan-tanjungpinang-meningkat-05-ton-per-hari
Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2021). Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang: Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2009). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. Tanjungpinang: Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2018). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Tanjungpinang: Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2016). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tanjungpinang, Indonesia.
Peramesti, N. P. D. Y. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan). 4(1).
Rahadianti, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 4(2), 94–105. https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198
Rasyid, W., & Hidayat, A. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare. Madani Legal Review, 3(2), 135–153.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
Setiawan, R., & Kurnianingsih, F. (2021). Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Sampah Di Kawasan Pesisir. Alfatina: Journal of Community Services, 1(1) 7–16. Retrieved from https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JoCS/article/view/45
Subagiyo, H. (2021). Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 1(1), 74–108. https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.171
Tuhumury, N. C., & Kaliky, I. (2019). Identifikasi Sampah Pesisir Di Desa Rumah Tiga Kota Ambon. TRITON : Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan, 15(1), 30–39. https://doi.org/10.30598/tritonvol15issue1page30-39
Umar, S. H., & Noe, W. (2020). Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat Pesisir Berbasis Konsep Green Constitution (Studi Kasusdi Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate). Jurnal Geocivic, 3(2). 20–36.
Yunita, L. (2019). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Surabaya Tahun 2018.
Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, 1(2), 83–90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20
DOI: https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19026
Refbacks
Editorial Office:
Master of Government Affairs and Administration, Postgraduate Building 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Phone: +62 274 387 656 (ext: 173)
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.