Email this article Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Abstract
This study examines the Legal Protection for Whistleblowers in Corruption Crimes in Indonesia. The role of the reporter is very necessary or significant in law enforcement; with the presence of a whistleblower, law enforcers will be helped and more accessible in uncovering a case of a criminal act of corruption. Therefore, the state should provide legal protection to the complainants to protect their rights by law. Then the state should also give awards to the whistleblowers because this award is a form of appreciation from the state to the complainants for helping law enforcers and taking part in protecting the country. As in the case of a corruption reporter who was made a suspect in Cirebon, he should be legally protected from any charges. Still, he was made a suspect, so LPSK should assist as much as possible so that his rights are protected or given in full. Sothis study will answer several questions (1) Legal protection for Whistleblowers in corruption cases in Indonesia. (2) The legal mechanism within the framework of the criminal law system in ensuring security for Whistleblowers in corruption crimes. This study uses a socio-legal method that examines with the help of social science. First, the results showed legal protection for whistleblowers, namely in Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning protecting witnesses and victims, obtaining legal protection physically and psychologically and materially and non-materially. Second, the regulation of whistleblowers is still not explicitly regulated, so there is a need for special rules so that whistleblowers can be protected from threats and legal guarantees for whistleblowers.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adji, Oemar Seno. “Undang~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum & Pembangunan 13, no. 6 (1983).
Arjuno, Bambang, Masruchin Ruba’i, and Prija Djatmika. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Di Indonesia,” Jurnal Selat 4, No. 2 (2017).
Astuti, Syafriana Novi. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (2014): 1-15.
Azzahra, Nabila and Rugun Romaida Hutabarat. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Jurnal hukum Adiguna 4, no. 1 (2021): 1289–1312.
Effenberger, Doz. Dr. F. and Dipl.-Chem. G. Kiefer, "Stereochemistry of the Cycloaddition of Sulfonyl Isocyanates and N -Sulfinylsulfonamides to Enol Ethers.” Angewandte Chemie International Edition 6, no. 11 (1967), 951–952. https://doi.org/10.1002/anie.196709511
Hartikasari, Juniar. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” Jurnal Hukum Tri Pantang 5, no. 1 (2019), 31-40. https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201
Hikmawati, Puteri. “Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2013): 87–104.
ICJR, “Dua pelapor (Whistleblower) korupsi yang dilindungi LPSK justru terancam masuk penjara” [Berita online ICJR 21 Agustus 2017] tersedia di situs : “ https://icjr.or.id/dua- pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/.”
Karuniawan, Fathony. “Konsep Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jatiswara 32, no. 2 (2017): 212–230.
Khairiyyah, Yasmin, and Dwiyanti Agustina. "Konsep Hukum Whistleblower dalam Hukum Positif Indonesia.“ Lambung Mangkurat Law Journal 5, no. 2 (2020): 215–229.
Kusoy, Monica Christin. “Perlindungan Terhadap ‘Whistleblower’ Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” Lex Administratum 5, no. 9 (2017): 101–108.
Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." USU Law Journal 1, no. 2 (2013): 40-56.
PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI].
Ramadhan, Ardito. Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk bagi Pemberantasan Korupsi [Berita online Kompas.com 23/02/2022, 19:24 WIB], tersedia di situs : https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan- korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka, diakses pada tanggal 17 maret 2022, pukul 19.36 Wib.
Sumual, Lefrando S. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi” Lex et Societatis 8, no. 3 (2020): 59–71.
Supriyadi. “Perlidungan Hukum Whistleblower Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” Negara dan Keadilan 8, no. 2 (2019):
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Tentang: Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whisleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Tindak Pidana Tertentu.
Sutiadewi, Desak Made Risa, and Yohanes Usfunan. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2018): 1-5. Available At: Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/View/39313.
Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Misi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Wardani, Dian Eka Kusuma. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whistle Blower Pada Tindak Pidana Korupsi.” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6, no. 2 (2017): 288–296.
Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi.
DOI: https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Subhan Amin, Subhan Amin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Media of Law and Sharia
Office: E5 Building, 2nd Floor, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Adreess : Brawijaya Street, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia
Email: mls@umy.ac.id