Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi
Abstract
Latar Belakang: Permasalahan pengelolaan keuangan daerah masih sering terjadi. Terdapat temuan yang selalu berulang-ulang di setiap tahunnya. Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang temuan kasus atas ketidakpatuhan perundang-undangannya sebesar 8%. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun di setiap tahunnya Badan Pemeriksaan Keuangan selalu menemukan adanya permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak tertib.
Tujuan: Riset ini bertujuan menyediakan fakta empiris tentang determinan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah kota pekanbaru. Secara khusus, riset ini menguji pengaruh kualitas anggaran, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, riset ini juga menguji peran komitmen pimpinan sebagai variabel moderating.
Metode Penelitian: Riset ini adalah riset empirik menggunakan metode kuantitatif berbasis data primer. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 64 pegawai. Riset ini menggunakan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan software WarpPLS dalam analisis data dan uji hipotesis.
Hasil Penelitian: Hasil riset membuktikan bahwa kualitas anggaran, penerapan SIPKD, dan Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil riset ini menemukan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh penerapan SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Keaslian/Kebaruan Penelitian: Ruang lingkup riset hanya dilakukan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pekanbaru sehingga generalisasi hasil riset masih rendah dan belum tentu bisa samakan dengan daerah lain. Riset ini menguji determinan atau faktor penentu optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan memasukkan peran komitmen pimpinan sebagai variabel moderating.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afrida, R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Kualitas Sistem Pelaporan Terhadap Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Padang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
Aziz, A., Riza, A. & Anwar.(2016). Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Di Pemerintah Aceh. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(1), pp. 1–10.
Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset 1(2), pp. 1–33.
BPK RI. (2020). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Website: https://riau.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-lhp-atas-laporan-keuangan-tahun-2019-kota-pekanbaru-kabupaten-indragiri-hilir-dan-kabupaten-kuantan-singingi/.
BPK RI. (2021). Penyerahan LHP LKPD Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. Website: https://riau.bpk.go.id/penyerahan-lhp-lkpd-kota-pekanbaru-dan-kabupaten-kuantan-singingi-tahun-2020-2/
Fitra, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
Hasan, B. (2020). Hasil Audit LKPD Pemda Se-Riau 2018-2019, Kerugian Negara Rp.46,6 Miliar. Website: https://www.goriau.com/berita/baca/hasil-audit-lkpd-pemda-seriau-20182019-kerugian-negara-rp466-miliar.html.
Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review, pp707-721.
Lubis, I. & Saripudin. (2017). Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Komitmen dan Mutasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Komitmen Pimpinan Sebagai Moderating. Jurnal Ilmiah WIDYA. 4(2): 302–308.
Mahfiza. (2016). Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo. Jurnal Ekonomi Islam, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 12(No. 1, Online ISSN: 2442-823X, Print ISSN: 1907-0977), pp. 1–14.
Octariani, D. (2017). Good Governance, Performance Based Budgeting and SKPD Budget Quality SKPD (The Case of a Structural Model Approach). Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 21(2), pp. 117–131.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sauqi, M. I. (2017). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Peradaban, Jawa Tengah.
Schick, A. (1999). A Contemporary Approach to Public Expenditure Management. pp. 29–46.
Shara, Y. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sholihin, M. & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Subroto, S. (2017). Analisis Pengaruh Locus of Control dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 18(2): 129-139.
Syahdi, M. Z. & Bijaang, D. (2018). Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi pegawai terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1 N(e-ISSN : 2622-6383).
Utama, I. K. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Denpasar. HITA Akuntansi dan Keuangan. pp. 492-513.
Utami, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi, 3(1): 910-922.
Yasa, I. W. M. (2017). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Mediasi Stres Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Bali. JAGADHITA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(1): 38-57.
Yuliana, E. R., Taufeni, T. & Nasrizal. (2021). The Effect of the Quality of Application, Regulation, Management Information System, Internal Control System On Effectiveness of Fixed Assets Management In Bengkalis Regency Government With The Commitment of the Leader As A Moderation Variables. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(2), pp. 215–225.
Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, 10(2), pp. 149–160.
DOI: https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12837
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.