Pengungkapan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26177Keywords:
Akuntabilitas, Disclosures, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintah DaerahAbstract
Latar Belakang: Adanya tuntutan terhadap akuntabilitas publik untuk memberikan informasi publik bagi manajemen pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah membuat pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, pengungkapan informasi pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi mandatory secara akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan menilai kualitas dari disclosures yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia dan menginvestigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kualitas disclosures.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan content analysis dan indikator indeks sebagai indikasi item disclosure. Model penelitian ini menggunakan Modified Accountability Index (MAD) melalui pengembangan literatur akuntabilitas, analisis laporan keuangan tahunan.
Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata karakteristik kualitatif laporan keuangan antara kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Disamping itu, tidak terdapatnya hubungan antara accountability discolsure dengan penerimaan kabupaten/kota Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Penelitian ini menunjukkan bahwa accountability disclosure merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mandatory penyajian laporan keuangan daerah pada setiap periode.
Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini belum pernah dilakukan di Indonesia karena penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar lebih berfokus pada penganggaran partisipatif, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, dan kemakmuran daerah sebagai penilaian derajat desentralisasi fiskal.
References
Cameron, J., & Guthrie, J. (1993). External annual reporting by an Australian university: Changing patterns. Financial Accountability and Management, 9(1), 1–15.
Collins, W., Keenan, D., & Lapsley, I. (1991). Local authority financial accounting – Communication sophistry or obfuscation. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.
Cooper, R. D., & Schindler, P. S. (2008). Business research methods (10th ed.). McGraw-Hill.
Daniels, J. D., & Daniels, C. (1991). Municipal financial report: What users want. Journal of Accounting and Public Policy, 10(1), 15–38. https://doi.org/10.1016/0278-4254(91)90018-F
Halim, A. (2007). Akuntansi keuangan daerah (Edisi 3). Penerbit Salemba Empat.
Hassan, O., & Marston, C. (2010). Disclosure measurement in the empirical accounting literature: A review article. Economic and Finance Working Paper Series, Brunel University West London. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1640598
Hyndman, N., & Anderson, R. (1995). The use of performance information in external reporting: An empirical study of UK executive agencies. Financial Accountability and Management, 11(1), 1–17. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1995.tb00393.x
Juliyanti, W. (2023a). Akuntabilitas publik dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis (RAMBIS), 3(1), 1–17. https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006
Juliyanti, W. (2023b). Studi deskriptif: Determinan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pengungkapan LKPD di Indonesia. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 2(2), 121–134. https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1670
LAN, & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan good governance. Lembaga Administrasi Negara.
Lapsley, I. (1992). User needs and financial reporting: A comparative study local authorities and the National Health Service. Financial Accountability and Management, 8(4), 281–297.
Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2007). Akuntansi sektor publik. BPFE Yogyakarta.
Marston, C., & Shrives, P. (1991). The use of disclosure indices in accounting research: A review article. British Accounting Review, 23, 195–210.
Nordiawan, D. (2009). Akuntansi pemerintahan. Penerbit Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pollitt, C. (1990). Managerialism and the public services: The Anglo-American experience. Basil Blackwell.
Roberts, J. (1991). The possibilities of accountability. Accounting, Organizations and Society, 16(4), 355–368. https://doi.org/10.1016/0361-3682(91)90028-C
Rutherford, B. A. (1992). Developing a conceptual framework for central government financial reporting: Intermediate users and indirect control. Financial Accountability and Management, 8(4), 265–280.
Ryan, C., Stanley, T., & Nelson, M. (2002). Accountability disclosures by Queensland local government councils: 1997–1999. Financial Accountability and Management, 18(3), 261–289.
Stanley, T., Jennings, N., & Mack, J. (2008). An examination of the content of community financial reports in Queensland local government authorities. Financial Accountability and Management, 24(4), 411–438.
Weber, R. P. (1987). Basic content analysis (Series No. 07-049). Sage.
Widodo. (2007). Analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali. Dalam A. Halim (Ed.), Akuntansi keuangan daerah (Edisi 3). Penerbit Salemba Empat.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Artikel ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi dalam media apa pun, selama atribusi yang sesuai diberikan kepada penulis asli dan sumbernya.
