Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya

Triana Saraswati, Laeli Budiarti, Yudha Aryo Sudibyo

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis faktor-faktor yang memengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah113 pemerintah daerah kabupaten di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data sampel. Kami menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji empat hipotesis. Variabel bebas penelitian ini adalah opini audit, pengeluaran daerah, pendapatan per kapita, dan keberadaan LPSE, sedangkan variabel dependennya adalah publikasi laporan keuangan di internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah dan pendapatan per kapita mempengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Semakin tinggi realisasi pengeluaran daerah dan pendapatan per kapita, semakin tinggi kemungkinan publikasi laporan keuangan di internet. Meski demikian kami tidak berhasil menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa opini audit dan keberadaan situs web LPSE berpengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Pendapat audit dan keberadaan situs web LPSE tidak mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan laporan keuangan di internet.


Keywords


Publikasi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Internet

Full Text:

PDF

References


Andriani, E. (2012). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2014). Profil Pengguna Internet Indonesia 2014. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2016). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015. Jakarta.

Christina. (2013). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, Belanja Daerah, Dan Tipe Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara.

Handayani, S. (2010). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. Jurnal Ilmu Administrasi, VII (2).

Hendriyani, R & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 22 (1), 25-33.

Jama’an. (2008). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang.

Jogiyanto. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi 6. Penerbit: BPFE Yogyakarta

Khan, M. N. A. A. & Ismail N. A. (2011). The level of internet financial reporting of Malaysian companies. Asian Journal of Accounting and Governance, 27–39.

Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities.

LKPP. (2011). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Diakses dari: https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami

LKPP. (2015). Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.

Malinda, G. (2016). Jelaskan Mengapa Pulau Jawa Padat Penduduknya. Diakses dari: http://gurupintar.com/threads/jelaskan-mengapa-pulau-jawa-padat penduduknya.856/

Nadjib, A. (2012. Fenomena Opini WTP. Diakses dari: http://nadjibsalatti.web.id/berita_detail/23/fenomena_opini_wtp

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Pasal 27 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7A Tahun 2007 Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Pasal 53 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pina, V. Torres, L. & Royo S. (2010). Is E-Goverment Promoting Convergence Towards More Accountable Local Goverment? Internantional Public Management Journal, 13(4), 350-380.

Pratama, K. S. D., Desak N. S. W., & Sudjana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3(1).

Rahim, W., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung, 24-27 Agustus 2016.

Rora, P. S. (2010). Pengaruh Kinerja, Tingkat Ketergantungan dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela pada Situs Pemerintah Daerah Tahun 2010. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, John Wiley and sons, inc. London.

Styles, A. K. & Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting Accounting and FinancialManagement, 19 (1), 56-92.

Trisnawati, M. D. & Komarudin, A. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII Lampung, 24-27 September 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 8.

UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

Wolk, Harry I., Michael G. Tearney, dan James L Dodd. 2000. Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach. South-Western CollegePublishing.

Wulandari, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wau, I & Ratmono. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 4, (4), Halaman 1-12 http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting




DOI: https://doi.org/10.18196/rab.030138

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2020 Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia