Determinan Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Mataram Tahun 2015

Dwi Anugrah Putra, Prayitno Basuki, Sri Pancawati Martiningsih

Abstract


The purpose of this study is to analyze the effect of human resources capacity, budget planning, budgeting politics and public policy to the synchronization of APBD document and KUA-PPAS document, with the public transparency as moderating variable. The population of this study was board member and officer/staff that involved in the preparation of RKA-SKPD document. This study using purposive sampling technique, which is then analyzed by the multiple regression analysis and moderated regression analysis. Partial results of hypothesis testing showed that human resources capacity, budget planning and budgeting politic has significant positive effect, while the public policy does not affect to the synchronization of APBD document and KUA-PPAS document. The results of moderated regression analysis showed that the public transparency as moderating variable failed to moderate the relationship between human resources capacity, budget planning, budgeting politics and the public policy with the synchronization of APBD document and KUA-PPAS document. The implications of this study may provide an explanation for the basic concept of synchronization in the process of preparing documents for planning and budgeting, provide benefits in the practice of planning and budgeting, as well as provide input and consideration for Local Government, in determining policies relating to the synchronization of planning and budgeting documents.


Keywords


Human Resource Capacity; Budget Planning; Budgeting Politics; Public Policy; Public Transparency

Full Text:

Download Article

References


Agustino, L. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Amirudin. 2009. Identifikasi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara: Studi Kasus Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2008. Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Dye, T. R. 1978. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press: Washington DC.

Elfrina, L., V. Ratnawati dan M. Wiguna. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Pengaggaran, dan Informasi Pendukung dengan Transparasi Publik sebagai Variabel Moderasi terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lingga). JOM FEKON, 1 (2).

Friedrich, C. J. 1963. Man and His Government. New York: McGraw-Hill.

Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gilardi, F. 2001. Principal-Agent Models Go To Europe: Independent Regulatory Agencies As Ultimate Step Of Delegation. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.

Hagen, T. P., R. J. Sorensen dan O. Norly. 1996. Bargaining Strength In Budgetary Process: The Impact of Institutional Procedures. Journal of Theoretical Politics.

Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (1), 53-64.

Hikmah, N. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, Dan Transparansi Publik Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan KUA-PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tesis. Universitas Mataram.

Iskandar, D. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderasi Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.

Jones, C. O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy. 3rd Edition.: Salt Lake City, Utah: Brooks/Cole Pub Co.

Kasper, W dan M. E. Streit. 2001. Institutional Economics: Social Order and Public Policy. Cheltham: Edward Elgar.

Messier, W. F., S. M. Glover dan D. F. Prawitt. 2006. Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach. 6th Edition. New York: Irwin/McGraw-Hill.

Moe, T. M. 1984. The New Economics Of Organization. American Journal of Political Science, 28 (5), 739-777.

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama: Bandung.

Petrie, M. 2002. A Framework For Public Sector Performance Contracting. OECD Journal on Budgeting, 117-153.

Rasyid, A. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Laporan Penelitian. Universitas Yapis.

Simamora, H. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan 3. Yogyakarta: STIE YKPN.

Sofyani, H., dan R. Akbar. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 10 (2), 184-205.

Sofyani, H. dan R. Akbar. 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 19 (2), 153-173.

Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.

Strom, K. 2000. Delegation And Accountability In Parliamentary Democracies. European Journal of Political Research, 37, 261-289.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta.

Wiley, J. 2007. Government and Not-for-Profit Accounting: Concepts and Practices. 4th Edition. By Michael H. Granof.

Yandra, F. 2011. Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010. Skripsi, Universitas Andalas.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

_______. 2004. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

_______. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_______. 2008 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

_______. 2014 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_______. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

_______. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_______. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

_______. 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_______. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_______. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_______. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012.

Kota Mataram. 2015. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2015.

_______. 2015. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2015.

_______. 2015. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2015.




DOI: https://doi.org/10.18196/jai.18160

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Office:
Ruang Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY
Gedung Ki Bagus Hadikusuma (E4) Lantai 2, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jalan Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55183
Website: journal.umy.ac.id/index.php/ai - E-mail: jai@umy.ac.id

Journal of Accounting and Investment is licensed under Creative Commons Attribution Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

View My Stats