Corruption During Non-Natural Disaster: Is Death Penalty Necessary?
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aji, M. R & Wibowo, E. A. (ed). (2021). ICW Catat Bareskrim Polri Terima 107 Aduan Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19. Tempo.nasional.co, Available at https://nasional.tempo.co/read/1453859/icw-catat-bareskrim-polri-terima-107-aduan-dugaan-penyelewengan-bansos-covid-19, Accessed on 28 May 2021, at 01.41 WITA.
Alfiah, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. Jurnal Education and Development, (9)2. https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539
Ali, M. (2011). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Ambarwati, S. (2021). Omnibus Law on Job Creation: State Capture? Jurnal Media Hukum, 28(1), 29-46. doi:https://doi.org/10.18196/jmh.v28i1.10654
Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356.
Bustamam, A. (2020). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 9(2). http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8515
CNN Indonesia. (2020). BPKP: Total Dana Penanganan Corona 800 T di 2020. Available at https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200929155714-532-552319/bpkp-total-dana-penanganan-corona-rp800-t-di-2020. Accessed on 28 May 2021, at 00.39 WITA.
Daniel, E. (2012). Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Rajawali Pers.
Farahwati. (2021). Peran Aktif Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Merupakan Kejahatan Luar Biasa. LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 6(2). http://dx.doi.org/10.31293/lg.v6i2.5864
Fathoni, M. (2020). Data Terbaru Covid-19 di Seluruh Dunia 30 Juni 2020, Daftar 20 Negara dengan Catatan Kasus Tertinggi. Available at https://jogja.tribunnews.com/2020/06/30/data-terbaru-covid-19-di-seluruh-dunia-30-juni-2020-daftar-20-negara-dengan-catatan-kasus-tertinggi. Accessed on 28 May 2021, at 00.13 WITA. (Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Data Terbaru Covid-19 di Seluruh Dunia 30 Juni 2020, Daftar 20 Negara dengan Catatan Kasus Tertinggi, https://jogja.tribunnews.com/2020/06/30/data-terbaru-covid-19-di-seluruh-dunia-30-juni-2020-daftar-20-negara-dengan-catatan-kasus-tertinggi)
Fatoni, M. (2020). Naik Lagi, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun ini jadi Rp. 688,3 Triliun. Kompas.com. Available at https://money.kompas.com/read/2021/02/15/193000426/naik-lagi-anggaran-pemulihan-ekonomi-nasional-tahun-ini-jadi-rp-688-3-triliun?page=all. Accessed on 28 May 2021 at 00.57. WITA.
Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 9(1). https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2125
Gerungan, W. M. (2019). Penanggulangan Bencana pada Tahap Pascabencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lex Et Societatis, 7(9). https://doi.org/10.35796/les.v7i9.27002
Goel, R. K., Nelson, M. A., & Goel, V. Y. (2021). COVID-19 vaccine rollout—scale and speed carry different implications for corruption. Journal of Policy Modeling, 43(3). http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.04.003
Ibrahim, J. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Second Edition. Malang: Bayu Media.
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media Yogyakarta.
Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020. Administrative Law & Governance Journal, 3(2). https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Available at https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wabah, Accessed on 15 June 2021, at 23.31 WITA.
Launa & Lusianawati, H. (20221). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2(1).
Law Number 2 of 2020 on Stipulation of Perpu Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in Facing Threats That Endanger the National Economy and/or System Stability Finance.
Law Number 20 of 2001 on Amendment of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication
Law Number 24 of 2007 on Disaster Management
Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemik Covid-19. Jurnal Belo, 6(1). https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88
Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Seventh Edition.
Muhaimin. (2020), Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 387-398. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398.
Norvina W, R. Memahami Istilah Endemi, Epidemi, dan Pandemi. Available at https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/, Accessed on 15 June 2021, at 23.22 WITA.
Nugraha, R.S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pdiana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). PALAR (Pakuan Law Review), (6)2. https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.2956
Nurdjana, IGM. (2010). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 29(1). https://doi.org/10.23917/jpis.v29i1.8203
Patiro, Y. M. I. (2012). Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Keni Media.
Pinilih, S. A. G. (2020). Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 15-27. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27
Preamble UNCAC 2003 “Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential”
Presidential Decree No. 12 of 2020 on the Determination of Non-Natural Disasters Spreading Covid-19 as a National Disaster
Rosikhu, M & Rahmatulloh, J. (2021). Pengaturan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Waktu Bencana Alam. Jurnal Legalitas, 14(1). https://doi.org/10.33756/jelta.v14i01.10286
Saskarayani, I. A. G. E & Puspawati, K. K. (2021). Legal Analysis of Corruption Cases Social Assistance the Minister of Social Responsibility Based on the Criminal Action of Corruption and Its Impacts. Ganesha Law Review, 3(1). https://doi.org/10.23887/glr.v3i1.322
Sumitro, R. H. (2010), Metodeologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia.
Supryadi, A. (2018). Kebijakan Administrasi Kependudukan terhadap Penduduk yang Terdampak Bencana Alam dan Bencana Sosial, Media Keadilan. Media Keadilan:Jurnal Ilmu Hukum, 9(2). https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.2306
Tondobala, L (2011). Pendekatan untuk Menentukan Kawasan Rawan Bencana di Pulau Sulawesi. Jurnal Sabua, 3(3).
Ubwarin, E., Hehanussa, D. J. A., Patty, J. &, Salamor, A. M. (2021). Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Nonalam Akibat Sars-Cov-2. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1). http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22
United Nations Convention Against Corruption 2003
Wahyuningrum, K., Disemadi, H., & Jaya, N. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 239-258. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258.
Wibowo, A. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Available at https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional. Accessed on 2 June 2021, at 01.33 WITA.
Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu, Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1). https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.76
DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v29i1.14247
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Wahyudi Umar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
JMH Visitor