EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DALAM RANGKA TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dwiyanto, Agus, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Layanan Publik, Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press.
Krisnam, Nasullah, Yogyakarta, Penguatan Partisipasi Masyarakat Mendukung Kinerja
Ombudsman Di Wilayah Propinsi DIY, Makalah dalam seminar tentang pembahasan
draft Raperda LOD DIY pada tanggal 28 Pebruari 2006.
Luthan, Salman, Gagasan Pemerintah yang Bersih, Yogyakarta, Majalah Ombudsman
Daerah, Edisi Januari 2006.
Luthan, Salman, Yogyakarta, Membangun Birokrasi yang Demokratis, Transparan dan
Akuntabel, Harian Kedaulatan Rakyat, 2007.
Mushsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty.
Prasetyo, Eko dkk, 2003, Ombudsman Daerah, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan
Yang Bersih, Yogyakarta, Pusham UII, 2003.
Prasetyo, Eko dkk, 2003, Ombudsman Daerah, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan
Yang Bersih, Yogyakarta, Pusham UII, 2003.
Pusham UII, 2006, Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta Dan Pemerintahan Yang
Baik, Yogyakarta, Pusham UII.
Pusham UII, 2006, Ombudsaman Daerah, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
Bersih, Yogyakarta, Majalah Pusham UII, 2006.
Widjaja, HAW, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada.
Sujamto, 1994, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
Sujata, Antonius, dkk, 2002, Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa
Mendatang, Jakarta, Penerbit Komisi Ombudsman Nasional.
Sujata, Antonius dan RM Surachaman, 2003, Efektivitas Ombudsman Indonesia, Jakarta,
Penerbit Komisi Ombudsman Nasional.
Sujata, Antonius dan RM Surachaman, 2002, Ombudsman Indonesia Ditengah Ombudsman Nasional, Jakarta, Penerbit Komisi Ombudsman Nasional.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan
Organisasi Ombudsman Daerah di DIY
DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v15i1.14400
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Septi Nur Wijayanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
JMH Visitor