KONSTRUKSI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA MENUJU TERWUJUDNYA PUTUSAN YANG ADIL

Abdul Jamil

doi:10.18196/jmh.v16i3.15377

KONSTRUKSI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA MENUJU TERWUJUDNYA PUTUSAN YANG ADIL

Abdul Jamil

Abstract

Since the Dutch Government ratified the religious court for Java and Madura in 1882, up to 1989, it had not had the procedural law that was compiled in one book. The religious court had its procedural law after the Law Number 7 year 1989 jo Law Number 3 2003 about the religious court were issued. However, the procedural law was still divided into two sources: (1) Law Number 7 year 1989 jo Law Number 3 year 2006 especially for marriage, (2) civil procedural law at the public justice that was outside marriage cases. In the cases whiich was outside the marriage cases, there was inconsistency among the competence, the legal source material, and the procedural law. The problem was because the competence was the Islam cases, the legal source material was also from Islam, meanwhile the procedural law was based on the public justice taken from Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and Rechtsreglement Buitengewesten (R. Bg), and Burgelijk Wetboek (BW) book IV. There were two problems in this research: (1) How do the judges construct the procedural law of the religious justice to obtain the fair justice? (2) Do the judges at the religious court who deal with the cases outside the marriage cases apply another procedural law other than the civil procedural law at the public justice? The purposes of this research were to (1) construct the procedural law applied in the religious court, (2) obtain the procedural law used by the judges of the religious court to process the cases outside the marriage cases. The data in this research was qualitative data, so the research methodology was qualitative. The approaches used were the hermeunetic phenomenology. The result of the research was that the judges of the religious court constructed the procedural law in the process of outside marriage cases using the combiantion of the procedural law of the public justice and the procedural law of the religious court. The judges do this policy to gain the fair justice. The fair justice according to the judge was the justice based on the highest value that could be accounted before the God. To produce a fair justice, the judges of the religious court still used the Islamic procedural law in the process of cases outside the marriage cases. The judges did not fully implement the civil procedural law applied at the civil justice.

Keywords

Construction; Religious Court; Procedural Law

Full Text:

PDF

References

Adi, Sulistiyono, 2005, “Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005.

Ahmad, Amrullah et.al., 1996, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. DR. H. Busthanul Arifin, S.H., Ctk. I, Jakarta, Gema Insani Press.

Ali, Mohammad Daud, 1996, Hukum Islam Pengatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ed. 5, Ctk. ke lima, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

________, dan Habibah Daud, 1995, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, Ctk. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Arifin, Busthanul, Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang, dalam Majalah Pesantren No. 2/Vol. II/1985.

________, 1993, “Peradilan Agama yang Kita Dambakan,” Makalah Seminar Nasional Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat: Kilas Balik 5 Tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, UII Yogyakarta.

Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, Yogyakarta, UII Press.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al., 1986, Ensiklopedi Hukum Islam, Ctk. 1, jilid 3, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Abdul Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam, Ctk. 1, Jakarta, Pustaka Al-Husna.

Denzin, Norman K., dan Yvonnas S. Lincoln (Eds), 2009, Handbook Of Qualitative Research diterjemahkan oleh Daryanto, dkk, Ctk. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Yahya, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Ctk. Pertama, Jakarta, Pustaka Kartini.

________, 2005, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Ctk. kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Manan, Abdul, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Ctk. Pertama, Jakarta, Al-Hikmah.

________, 2007, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Ctk. Pertama, Jakarta, Kencana.

________, 2009, Aspek Pengubah Hukum, Ctk. Pertama, Jakarta, Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Edisi ketujuh, Ctk. Pertama). Yogyakarta, Liberty.

Moleong, Lexy, 1989, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Prodjodikoro, Wirjono, 1980, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta, Sumur Bandung.

Rahardja, Satjipto, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Ctk. 1, Jakarta, UKI Press.

________, 2007, Membedah Hukum Progresif, Ctk. Kedua, Jakarta, Penerbit Kompas.

________, 2007, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, Penerbit Kompas.

Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie S., 1991, Komentar atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Nusantara Press.

S.A., Ichtijanto, 1990, Hukum Islam dan Hukum Nasional, Ctk. I, Jakarta, Ind-Hill Co.

Samekto, F.X. Adji, 2005, Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern, Ctk. 1, Bandung, Citra Aditiya Bakti.

________, 2008, Justice Not For All, Ctk. 1, Yogyakarta, Genta Press.

Teba, Sudirman, 1993, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Ctk. Pertama, Bandung, Mizan.

Thaher, Hadari Djenawi, 1989, “Pokok-Pokok Pikiran dalam UU Peradilan Agama” dalam Undang-Undang Peradilan Agama; UU RI Nomor 7 Tahun 1989, Jakarta, Alda.

Thalib, Sajuti, t.t., Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Ctk. Keempat, Jakarta, Bina Aksara.

Ujan, Andre Ata, 2001, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Yuniarto, Catur, e.d., 2009, Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Press.

Yusriyadi, 2009, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, Ctk. Pertama, Malang, Surya Pena Gemilang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v16i3.15377