PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DI PERAIRAN LAUT WILAYAH PROVINSI ACEH
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
LAPORAN PENELITIAN, DIKTAT DAN MEDIA
Adwani, “Pelaksanaan Yurisdiksi Territorial Terhadap Kapal-Kapal Perikanan Asing di
Perairan Pedalaman Barat Aceh”, Laporan Penelitian, (Dosen Muda), Universitas Syiah
Kuala, Darussalam, 2001.
Agoes, Etty R., 2000, “Dimanakah Batas-Batas laut Kita”, Makalah, Departemen Kelautan
dan Perikanan, Jakarta.
Usamy, Jamil, et.al., 2001, “Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional”, Diktat, Fakultas
Hukum Unsyiah, Darussalam Banda Aceh .
Harian Serambi Indonesia, Perairan Utara Aceh Dikuras Nelayan Asing, Kamis, 14 Januari
Harian Sermabi Indonesia, Seribuan Kapal Asing Jarah Ikan Indonesia, Selasa, 23 Maret
http://surajis.multiply.com/journal/item/19, Akses tanggal 15 Maret 2010).
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/58025), Akses tanggal 15 Maret 2010.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
LAPORAN PENELITIAN, DIKTAT DAN MEDIA
Adwani, “Pelaksanaan Yurisdiksi Territorial Terhadap Kapal-Kapal Perikanan Asing di
Perairan Pedalaman Barat Aceh”, Laporan Penelitian, (Dosen Muda), Universitas Syiah
Kuala, Darussalam, 2001.
Agoes, Etty R., 2000, “Dimanakah Batas-Batas laut Kita”, Makalah, Departemen Kelautan
dan Perikanan, Jakarta.
Usamy, Jamil, et.al., 2001, “Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional”, Diktat, Fakultas
Hukum Unsyiah, Darussalam Banda Aceh .
Harian Serambi Indonesia, Perairan Utara Aceh Dikuras Nelayan Asing, Kamis, 14 Januari
Harian Sermabi Indonesia, Seribuan Kapal Asing Jarah Ikan Indonesia, Selasa, 23 Maret
http://surajis.multiply.com/journal/item/19, Akses tanggal 15 Maret 2010).
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/58025), Akses tanggal 15 Maret 2010.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v18i2.15500
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 ADWANI ADWANI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
JMH Visitor