Juridical Study in Implementing A System on Licensing for Establishing Buildings in Banjarmasin City
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Basseng. (2015). Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Darsana, I. G. A. K., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 62–67. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2796.62-67
Deni. (2017). Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(4), 132–147.
DPMPTSP Kota Banjarmasin. (2019). Jenis Perijinan Tertentu. Retrieved from https://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web/detail/120/jenis_perizinan_tertentu
Fakultas Hukum UMM. (2012). Pedoman Penulisan Hukum. Malang: Fakultas Hukum UMM.
Fansuri, S., & Nurholis, I. (2016). Pelaksanaan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kecamatan Kota Sumenep. Jurnal Ilmiah MITSU, 4(2), 15–18.
Hidayat, F. N. F., Nasihuddin, A. A., & Pamuji, K. (2019). Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Banjar Patroman. Soedirman Law Review, 1(1), 43–51.
Kairupan, M. C. (2018). Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Lex Et Societatis, 6(5), 126–136.
Kiptiyah, M., Pudyaningsih, R., & Oktafiah, Y. (2019). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jurnal EMA-Ekonomi Manajemen Akuntansi, 4(1), 30–37.
Koranmetronews. (2022). DPRD DKI Jakarta, Dinas CKTRP Libatkan Kepolisian Menertibkan Papan IMB “Bodong” Sanksi Tegas Oknum Terlibat. Dikutip dari https://koranmetronews.id/index.php/2022/01/25/dprd-dki-jakarta-dinas-cktrp-libatkan-kepolisian-menertibkan-papan-imb-bodong-sanksi-tegas-oknum-terlibat/
Kyle, M. K., Ridley, D. B., & Zhang, S. (2017). Strategic interaction among governments in the provision of a global public good. Journal of Public Economics, 156, 185–199. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.10.009
Moenir, A. . (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Mustaghfiri, M. H., & Susiloadi, P. (2021). Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1(1), 99–107.
Nofianti, L., & Suseno, N. S. (2014). Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164, 98–105. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.056
Nurfansyah. (2007). Kesadaran Masyarakat dalam Pembuatan IMB pada Kawasan Simpang Gusti Kecamatan Banjarmasin Utara. Info-Teknik, 8(2), 133–141.
Prayuda, A. (2017). Pengawasan terhadap Izin Tata Ruang dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Universitas Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara. Retrieved from https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19301/100200176.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ririhena, A. Y., & Setiawan, I. (2018). Pelayanan Aparatur Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Jayapura. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 3(1). https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.305
Riyanda, R. (2015). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Kota Bukittinggi terhadap Kebijakan PERDA 19/2003 tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Jurnal Cahaya Keadilan, 3(1), 50–65.
Speer, J. (2012). Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services? World Development, 40(12), 2379–2398. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034
Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(2). https://doi.org/10.18196/jphk.1207
Tanjung, W. A., Lukman, S., Effendy, K., & Djaenuri, A. (2020). Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 3(1), 228–241. https://doi.org/10.54783/japp.v3i1.62
Waluyo, B. (2022). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Legislation
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjaramasin Tahun 2013 sampai 2032
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
DOI: https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13411
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Editorial Office:
Master of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Second Floor of Postgraduate Building
Jl. Brawijaya, Tamantiro, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, Indonesia 55183
Phone: 08224531887
Fax: (0274) 387646
Email: jphk@umy.ac.id