Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP)

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan program yang fokus dan intensif untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini perlu untuk dilakukan analisis mengenai efektivitas program PNPM-MP. Tujuan penelitian ini adalah; (1). Untuk mengetahui efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010, (2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Bunyu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data.Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dikecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa telah bisa dikatakan efektif, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut yaitu pada faktor tenaga kerja, dimana jumlah tenaga kerja tidak full mengisi formasi yang ada, selain itu formasi yang ada tidak diisi oleh tenaga spesialis yang sesuai dengan bidangnya. Kaitannya dengan formasi yang tidak terisi semua, maka berimbas kepada tumpang tindihnya kewenangan. Selain faktor tersebut diatas, faktor waktu pelaksanaan juga menjadi kendala. Dimana waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan dan standar yang harus dipenuhi sehingga berimbas kepada seluruh rangkaian jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan.Selain faktor penghambat diatas, tentunya terdapat juga faktor pendukung sehingga pelaksanaan program dapat berjalan. Faktor pendukung yang dimaksud adalah informasi dan fasilitas yang diberikan. Informasi yang dimaksud adalah berupa peraturan, edaran, petunjuk operasional dan penguatan kapasitas bagi fasilitator pendamping.